Menko Polhukam Siapkan Paket Kebijakan Hukum, Apa Isinya?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan hukum. Paket kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, paket kebijakan hukum kini tengah dibahas instrumen apa saja yang menjadi fokus. Mulai dari penegakan hukum hingga perbaikan terhadap aparat hukum.

"Apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif, itu sedang digarap sekarang. Akan kita pilih, paket mana yang akan dilemparkan duluan, kiranya yang segera dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Wiranto tidak menampik, kondisi hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Hukum yang seharusnya ditaati oleh seluruh masyarakat, justru dijadikan komoditas oleh sebagian oknum tak bertanggung jawab.

"Presiden sudah jelas memberi petunjuk bahwa kita akan tegas menindak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum tapi justru menodai hukum itu. Ini yang nanti akan kita sasar, agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu pulih. Harus kita pulihkan karena ini yang sebenarnya menjaga, merupakan pilar ketertiban dan keamanan nasional," ujar Wiranto panjang lebar.

Untuk menyempurnakan paket kebijakan hukum, berbagai diskusi dan kajian masih terus dilakukan. Tinggal tunggu waktu yang tepat sampai nanti diluncurkan.

"Tentunya sabar nanti akan muncul paket-paket mana yang didahulukan. Sekarang sedang digodog dengan seksama dan hati-hati. Ya nanti tunggu saja, selalu enggak sabar. Kan belum selesai, tunggulah," pungkas Wiranto.