Menhub: OTT di Kemenhub Berkat Laporan Pungli Sebelumnya

Sebagai orang yang paling bertanggung jawab di Kemenhub, Budi mengapresiasi atas respons cepat polisi dengan melakukan OTT di kantornya.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 11 Okt 2016, 16:54 WIB
Diterbitkan 11 Okt 2016, 16:54 WIB
Budi Karya Sumadi
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan

Liputan6.com, Jakarta - Jajaran Polda Metro Jaya operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Operasi ini diduga terkait dugaan pungutan liar (pungli) perizinan yang dilakukan oknum di Kemenhub.

Terkait operasi tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dirinya sejak dilantik telah menekankan kepada jajarannya, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Dia juga menekankan agar tidak ada praktik pungli di lembaganya.

"Satu bulan menjabat sebagai Menhub, saya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian, khususnya di bidang pelayanan perizinan," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Budi pun meminta aparat kepolisian berperan aktif dalam kasus dugaan pungli perizinan ini. "Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak Kepolisian, untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perizinan," tutur dia.

Sebagai orang yang paling bertanggung jawab di Kemenhub, Budi mengapresiasi atas respons cepat polisi dengan melakukan OTT di kantornya. Ia berharap, terbongkarnya kasus tersebut memberi efek jera pada oknum-oknum yang bermain.

"Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan, dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritas," pungkas Budi Karya.

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya