Wakil Ketua DPR: Jokowi-JK Masih Punya Banyak PR

Walaupun, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai banyak hal baik yang dilakukan oleh Jokowi-JK.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 20 Okt 2016, 17:44 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2016, 17:44 WIB
20151008-Wakil Ketua DPR-Agus Hermanto
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap berusia 2 tahun. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai banyak hal baik yang dilakukan oleh Jokowi-JK. Namun, keduanya masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti.

"Yang berhasil kami lihat yang paling dekat adalah tax amnesty. Menurut saya, menunjukkan tren daripada perbaikan, juga kalau dilihat targetnya nanti sampai April 2017, mudah-mudahan bisa tercapai sehingga dalam artian cukup berhasil," ungkap Agus di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Tak hanya soal tax amnesty atau pengampunan pajak, dia pun memuji pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

"Untuk masalah proyek-proyek infrastruktur. Dulu kan banyak masih dalam taraf sedang berjalan pada pemerintahan sebelumnya. Dan juga banyak dimulai proyek infrastruktur yang berjalan tapi masih dalam rangka perjalanan," ucap Agus.

"Tentunya (pembangunan infrastruktur) masih harus kita tingkatkan. Pemerintah kecenderungan prestasi yang agak lumayan dibandingkan bidang-bidang lain," sambung dia.

Selain itu, masih banyak yang harus diperbaiki oleh Jokowi-JK, termasuk soal infrastruktur karena dirasa belum merata. Termasuk dalam bidang energi.

"Yang masih banyak diperbaiki misalnya dalam masalah energi. Sekarang ketahanan energi kita turun, betul-betul turun dari sebelumnya. Banyak juga masalah pengadaan energi yang harus kita kuatkan, betul-betul banyak yang terbengkalai," ucap Agus.

Politikus Partai Demokrat ini kemudian menyebut masalah penegakan hukum dan perbaikan sektor ekonomi. Menurut Agus, penegakan hukum haruslah terus dilakukan.

"Terutama yang harus banyak diperbaiki sektor ekonomi, kita betul-betul mengalami penurunan ekonomi. Terlebih yang disebabkan adalah turunnya daya beli masyarakat. Kalau turunnya daya beli masyarakat tidak segera ditanggulangi, itu tentu akan mengakibatkan masyarakat menengah dan ke bawah tidak bisa menikmati barang dan jasa dalam negeri," tutur dia.

"Akibatnya, perusahaan-perusahaan barang jasa dalam negeri bisa saja bangkrut. Tentunya kita harus memberikan stimulan, semangat kepada masyarakat menengah ke bawah supaya bisa mengkonsumsi barang dan jasa dalam negeri," Agus menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya