Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Kapolri: NKRI Siaga I untuk Internal Brimob

Siaga I Brimob lebih kepada persiapan personel dalam menghadapi kebutuhan di lapangan.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 31 Okt 2016, 11:53 WIB

Diterbitkan 31 Okt 2016, 11:53 WIB

20160831- Kapolri Tito Karnavian Paparkan Paham Radikal di Komisi III-Jakarta- Johan Tallo

Di depan Pansus RUU Terorisme DPR, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan soal perkembangan paham radikal di Indonesia dan cara menangani aksi teror yang tepat pada era reformasi, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Depok - Korps Brimob Polri menetapkan status Siaga I jelang aksi besar-besar 4 November nanti. Kesiagaan tersebut untuk mengatur jumlah personel dengan kebutuhan yang dihadapi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, status Siaga I Brimob Polri bersifat internal. Status tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Brimob untuk siaga.

"Karena Brimob banyak sekali kebutuhannya," kata Jenderal Tito usai apel pasukan di lapangan Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).

Kebutuhan tersebut, Tito menjabarkan, terkait dengan kebutuhan pasukan di Poso dalam operasi Tinombala, permintaan daerah rawan saat Pilkada, dan pengiriman untuk daerah rawan bencana. Operasi Tinombala sendiri dibutuhkan 3 ribu personel Brimob.

"Mabes Polri harus mengonsolidasikan kekuatan Brimob yang ada. Oleh karena itu Brimob berlakukan Siaga I, itu sebagai salah satu bentuk konsolidasi internal, biarkanlah Brimob yang melakukan pengaturan. Jadi jangan disalahkan dengan Siaga I," Tito menambahkan.

Terkait dengan demonstrasi 4 November nanti, kata Tito, Polda Metro Jaya sudah melakukan antisipasi terlebih dulu agar demonstrasi berjalan lancar.

"Imbauan ke masyarakat sudah dilakukan, kerjasama dengan masing-masing koordinator lapangan nanti sudah ada komunikasi. Jadi semua sejauh ini alhamdulilah bersyukur adanya komitmen untuk ujuk rasa yang damai," kata Tito.

Demonstrasi 4 November nanti berkaitan dengan tuntutan sejumlah kelompok masyarakat yang meminta polisi tetap menyelidiki dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat berkunjung ke Kepulauan Seribu.