Begini Pengamanan Ahok saat Demonstrasi 4 November

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur DKI nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok didemo sekelompok orang saat kampanye di Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu kemarin, 2 November 2016. Ahok bahkan terpaksa dievakuasi menggunakan mobil angkot, untuk menghindari tindak anarki.

Meski demikian, kepolisian tidak akan menambah jumlah personel pengamanan terhadap Ahok, selama proses Pilkada DKI 2017. Sama seperti kandidat lainnya, Ahok tetap dikawal 13 personel polisi.

"Selama ini kalau ada kampanye kita lakukan pengamanan, yaitu protapnya ada 13 personel yang ngawal," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Awi menjelaskan, setiap pasangan calon gubernur DKI memang mendapatkan pengamanan 26 personel polisi selama masa Pilkada. Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya mengawal calon pasangan.

"Selama ini pak Ahok dilakukan pengawalan, termasuk peserta Pilkada lain kita kawal," kata dia.

Awi mengatakan, polisi telah mengevaluasi aksi penolakan Ahok kemarin. Kejadian tersebut akan dijadikan sebagai pembelajaran untuk pengamanan selanjutnya.

"Itu sebagai bahan evaluasi kita, termasuk tim sukses," ujar dia.

Awi juga mengatakan, Ahok tidak mendapatkan pengawalan khusus selama demo Jumat besok, 4 November 2016. Pengamanan tetap sama seperti hari biasa dengan pengawalan 13 personel polisi.

"Sama saja, kita kan punya intelijen. Sejauh mana kekuatannya, ancamannya, akan terus kita update," tegas Awi.

Awi menegaskan insiden yang dialami Ahok kemarin hanya penolakan dari segelintir orang. Tak ada penyerangan secara fisik terhadap Ahok maupun tim kampanye.

"Itu bukan penyerangan, itu penolakan, itu ada yel-yel terkait dengan yang bersangkutan kampanye. Tidak ada kekerasan di sana, cuma teriakan-teriakan," ujar dia.

Sementara terkait pemukulan oleh beberapa orang tak dikenal terhadap ketua RT setempat pasca-penolakan Ahok, Awi mengatakan, pihaknya belum mengetahui.

"Kalau terkait dengan pak RT-nya kita belum ada laporan," tandas Awi.

Sejumlah ormas keagamaan disebut-sebut juga akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 di Istana, Balai Kota DKI Jakarta, dan Gedung DPR/MPR.

Demo tersebut menuntut agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.