Panas Dingin Jelang Sidang Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menyampaikan maaf terkait ucapannya yang dianggap menistakan agama.

Dalam sebuah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh para relawannya, Ahok mengaku hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, sehingga dia berharap umat Islam memaafkannya.

"Saya juga sebagai manusia yang penuh kekurangan," kata Ahok di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2016).

"Untuk para kiai, ustaz, alim ulama yang hadir di tempat ini, juga tentu ibu-ibu yang hadir khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk saya," Ahok menambahkan. 

Dalam acara yang dihadiri oleh para ulama, kiai dan ustaz itu, Ahok pun tak sungkan meminta dukungan dan meminta bimbingan agar dia mampu menjadi pemimpin yang amanah bila terpilih nanti.

"Agar saya menjadi gubernur yang amanah yang sesuai dengan sifat teladan Nabi Muhammad," kata Ahok.

Di momen peringatan maulid nabi ini, Ahok juga meminta doa agar sidang perdana terkait kasus penistaan agama yang menjeratnya dapat berjalan lancar.

"Saya meminta didoakan supaya besok dalam persidangan semua berjalan lancar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala," ujar Ahok. Ucapan 'Amin' tanda berharap doa dikabulkan pun menggema dalam acara tersebut.

Sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok ini akan digelar Selasa, 13 Desember 2016 di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang akan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (JAM Pidum Kejagung), Noor Rachmad mengaku tak ada persiapan khusus dalam menghadapi sidang Ahok besok.

"Biasalah ini kan sidang biasa aja. Enggak ada persiapan khusus. Biasa-biasa aja. Kita siap-siap aja, namanya juga sudah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan," kata Noor Rachmad saat dihubungi di Jakarta, Senin, 12 Desember 2016.

Menurut dia, para jaksa penuntut umum (JPU) telah menyiapkan surat dakwaan untuk Ahok. Nantinya surat dakwaan itu akan dibacakan di depan majelis hakim pengadilan.

"Persiapan membawa berkasnya, persiapan menyiapkan surat dakwaannya. Persiapan membawa surat dakwaannya untuk dibacakan. Itu aja enggak ada persiapan khusus karena ini masih pertama," ucap Noor Rachmad.

Sementara itu, demi mengamankan sidang, pihak kepolisian sudah bersiap. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno menyatakan, rencananya persidangan akan dikawal lebih dari 2 ribu personel gabungan.

"Kira-kira ada 2 ribu lebih petugas gabungan, rencananya," ungkap Suyatno saat dikonfirmasi, Senin (12/12/2016).

Banyaknya petugas gabungan tersebut, menurut dia, akan berjaga-jaga baik dalam lingkungan bekas gedung PN Jakpus, maupun di luar sidang Ahok. "Pihak Kepolisan berjaga sampai di luar, penjagaannya," jelas Suyatno.

Mengenai teknis pengamanan dan mekanismenya, ia mengaku masih melakukan koordinasi. Sebab, personel yang diturunkan untuk sidang Ahok tidak hanya berasal dari Polres Jakarta Pusat, tapi juga Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya.

"Polda Metro, Polres Jakpus, dan Polres Jakut akan siap mengamankan jalannya persidangan. Semuanya saling berkoordinasi," kata Suyatno.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya juga telah meminta pengamanan bagi para hakim yang akan memimpin jalannya persidangan.

"Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan pengamaan bagi anggota hakim dan pengunjung serta lokasi yang ada," kata Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta Selasa (12/12/2016).

Martinus menjelaskan, pengamanan di lokasi sidang Ahok akan dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka secara fisik bisa diketahui masyarakat. Karena umumnya petugas dilengkapi dengan senjata dan atribut kepolisian.

"Kalau tertutup berarti tidak bisa diketahui karena (petugas) akan berbaur dengan pengunjung," ucap Martinus.

Ruang yang Terbatas

Mengenai kapasitas ruang persidangan, Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan, gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kapasitas yang terbatas, hanya bisa menampung sekitar 80 orang.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyaksikan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut, bisa memahami kondisi dan tidak memaksakan untuk hadir di lokasi.

"Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kami tidak membatasi orang, namun ruang sidangnya yang terbatas agar dipahami jadi tidak bisa menampung seluruh pengunjung," kata Hasoloan Sianturi seperti dikutip dari Antara, Senin (12/12/2016).

"Tolong digarisbawahi, kami tidak membatasi orang datang tapi ruang sidangnya yang terbatas," tandas Hasoloan.

Bangku di ruang sidang itu, hanya 21 buah dan dapat diduduki oleh 4 orang, sehingga total kapasitas dalam ruang sidang Ahok itu hanya 84 orang. "Jadi saya minta tolong, cuma sekitar 80-an orang yang bisa masuk, seperti itu kita-kira," pungkas Hasoloan.

Hasolan mengatakan tidak ada hal istimewa yang disiapkan PN Jakarta Utara untuk persidangan Ahok besok. Jika ada penambahan pengamanan, Hasoloan menjelaskan itu dari pihak kepolisian.

"Pengadilan itu kan setiap hari siap menggelar perkara, artinya yang kami siapkan untuk besok sama seperti yang kami siapkan pada umumnya. Jadi artinya tetap biasa saja, sudah siap majelisnya, ruang sidangnya pun juga sudah disiapkan," ujar Hasoloan.

Mengenai adanya sejumlah permintaan agar persidangan dapat ditayangkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi, Kejaksaaan belum dapat memastikan apakah hal tersebut dapat diwujudkan.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengaku tidak bisa menjamin apakah sidang dapat disiarkan secara langsung. Menurut Noor Rachmad, keputusan apakah sidang bisa disiarkan secara langsung atau tidak merupakan wewenang ketua majelis hakim yang memimpin sidang.

"Kalau sidang itu jadi domain ketua majelis hakim. Itu yang punya kuasa dan dia yang menentukan," kata Noor Rachmad saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/12/2016).

Permintaan sidang Ahok berlangsung terbuka, awalnya datang dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Menurut Tito, persidangan ini bisa disaksikan langsung dan dinilai sendiri oleh masyarakat, seperti halnya persidangan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Namun, Noor Rachmad hanya bisa memastikan bahwa sidang Ahok memang terbuka untuk umum. Sementara untuk disiarkan secara langsung, ia menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim.

"Sidang memang terbuka untuk umum. Cuma enggak tahu, apakah seperti (sidang) Jessica atau enggak. Ketua majelis hakim yang menentukan," tandas Noor Rachmad.

Panas-dingin jelang persidangan tersebut, rupanya todak terlalu dirisaukan Ahok. Ahok enggan membeberkan persiapannya menghadapi persidangan perdana di pengadilan.

"Saya enggak tahu. Jangan pikirin besok. Kesusahan sehari cukup sehari, besok sehari besok lagi, sudah," kata Ahok di Jakarta, Senin (12/12/2016).

Meski demikian, dia tetap meminta agar sidang yang rencananya digelar di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu lancar dengan baik. "Persiapannya, ya doakan saja supaya semua lancar berjalan dengan baik," tutur Ahok.

Dia mengatakan, sidang kasusnya tidak mengganggu kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. "Jalan saja. Hari Rabu kita udah langsung di Lembang lagi. Jalan lagi. Kan enggak sampai malem," kata Ahok.

Ahok juga kembali meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai menistakan agama sehingga berujung di pengadilan. Menurut dia, manusia tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang luput dari kesalahan.

"Kita manusia kan memang enggak ada yang sempurna, banyak kekurangan. Saya kira agama Islam sejak kecil kita diajarkan untuk minta maaf. Itu adalah kalimat yang baik. Setiap hari raya besar apapun, mau Idul Adha apalagi Idul Fitri, pasti mohon maaf," kata dia.

"Orang mau naik haji juga dikumpulin keluarganya mohon maaf, apalagi orang sakit, orang sakit juga keluarganya datang mohon maaf. Jadi sebetulnya mohon maaf itu suatu budaya Islam yang sejak kecil dan saya kenal dengan baik," imbuh Ahok.