Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, komunikasi Partai Golkar dengan partai-partai politik sudah menyetujui kenaikan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).
Selain Partai Golkar, ia menyampaikan, Nasdem, PDIP, dan Gerindra juga mendukung kenaikan ambang batas. Sementara PKB dan PAN belum mengambil sikap.
"PDIP bersama kita. Gerindra juga kelihatan begitu. Saya sudah ketemu dengan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) dan Pak Prabowo (Ketua Partai Gerindra)," kata Novanto dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Rabu (14/12/2016).
Advertisement
Ia berujar, sebagaimana diketahui pada pemilu 2014 lalu, PT ditetapkan 3,5 persen. Hasilnya ada 10 parpol yang lolos ke DPR pusat.
Saat ini kata dia, sedang dibahas revisi UU Pemilu. Salah satu pasal yang menjadi perdebatan serius masalah kenaikan PT.
Novanto menceritakan, Nasdem menantang partainya untuk menaikkan PT atau ambang batas parpol untuk masuk DPR. Tidak tanggung-tanggung, Partai Nasdem menantang Partai Golkar untuk menaikkan PT hingga 7,5 persen.
"Pak Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem) telah mengunjungi kantor kita. Nasdem menginginkan PT naik sampai 7,5 persen. Nah, kita ditantang nih sama Nasdem. Ini yang akan kita bicarakan pada pembahasan revisi UU Pemilu nanti," ujar Novanto.
Menjawab tantangan tersebut, Novanto mengaku tidak masalah. Bahkan, lanjut dia, Partai Golkar siap naik lebih tinggi dari angka 7,5 persen. Meski demikian, yang perlu diperhatikan juga adalah penambahan daerah pemilihan (Dapil).
"Penambahan Dapil ini yang juga penting. Kita perjuangkan nanti," tutur Ketua DPR ini.
Dalam kesempatan itu, Partai Golkar kata Novanto, juga berencana membuat sekolah legislatif.
"Ke depan kita akan memiliki modul-modul mengenai penguasaan di berbagai bidang terutama di bidang legislasi," kata dia.
Novanto menuturkan, sekolah legislatif Partai Golkar penting, karena kualitas legislator menentukan kemenangan Partai Golkar.
"Jadi legislator dari Partai Golkar harus unggul dari partai lainnya, itu bisa terjadi jika legislator kita memiliki kemampuan penguasaan keuangan daerah, komunikasi dan lainnya. Kalau sudah lulus sekolah maka kita bisa mencetak legislator yang handal," pungkas Novanto.