Kepala BNPB: Banjir Indikator Daerah Rawan Bencana

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menggelar rapat pasca bencana banjir di posko Wali Kota Bima. Dalam pertemuan disebutkan pemerintah telah melaksanakan tanggap darurat dengan baik.

"Daerah Bima memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik tetapi rawan bencana. Kejadian bencana banjir merupakan indikator tingginya daerah rawan bencana diperlukan mitigasi dalam pengurangan risiko bencana," kata Willem dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Dia menambahkan, tanggap darurat berjalan dengan baik berkat koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Selain itu antusiasme masyarakat untuk membantu sangat besar, harus dapat dikelola sebaik mungkin.

"BNPB akan membantu Pemda, yaitu dalam anggaran, peralatan, bantuan logistik yang sudah diberikan Rp 3,4 miliar, dan bantuan manajerial, yaitu didampingi inspektorat utama," ucap dia.

Penanganan korban pasca banjir sesuai arahan Presiden Jokowi adalah yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar serta penanganan pengungsi secara baik. Selain itu membuat pendataan peralatan yang dibutuhkan untuk pembersihan jalan, dan rumah warga.

"Hal lain yang perlu diperhatikan kebersihan umum, layanan pendidikan (perbaiki sarana pendidikan secepatnya), fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Upaya dalam penanganan jangka panjang normalisasi sungai, perbaiki drainase, dan perhatikan tata ruang," ucap Willem.

Sementara itu Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, M Qurais H Abidin mengatakan, logistik yang diadakan Pemerintah Kota dan bantuan dari para donatur terlihat terus berdatangan, seperti beras, mi instan, dan air mineral.

"Penyaluran bantuan kepada korban bencana sudah dilakukan, makanan siap saji, air bersih, dan pakaian layak pakai masih dibutuhkan oleh korban banjir," kata Qurais.

Sementara itu Danrem 162/Wira Bakti Kolonel Inf Farid Makruf, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan kapolda, kapolres, dalam pendistribusian logistik secara merata. Selain itu juga ada pencatatan data dengan melibatkan lurah dan RW.

"Upaya ke dapan TNI dan Polda, berupaya membersihkan lahan yang terkena lumpur, dan fasilitas yang rusak. Untuk meningkatkan layanan kesehatan TNI akan mendatangkan tim kesehatan dari Surabaya, sebanyak 14 dokter ahli dan 200 tenaga kesehatan," ucap Farid.