Waspada, 5 Daerah Ini Dianggap Paling Rawan Konflik Saat Pilkada

Pendukung para calon yang maju Pilkada 2017 di lima wilayah itu dianggap cukup militan mendukung para jagoannya.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 24 Jan 2017, 06:13 WIB
Diterbitkan 24 Jan 2017, 06:13 WIB
20161218-Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2017 di Terminal Senen-Jakarta
Seorang warga membaca poster yang dibagikan oleh KPU saat sosialisasi Pilkada DKI 2017 di Terminal Senen, Jakarta, Minggu (18/12). Sosialisasi pesta demokrasi ini guna mencegah banyaknya pemilih yang golongan putih atau golput. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Mabes Polri menyatakan 5 provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta, dan Maluku dianggap mempunyai tingkat kerawanan konflik paling tinggi selama gelaran Pilkada Serentak 15 Februari 2017.

"Untuk daerah rawan memang ada. Dan beberapa kabupaten lainnya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

Rikwanto mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan lima daerah tersebut rawan konflik pilkada. Di antaranya pengalaman pada pilkada sebelumnya yang kerap timbul gesekan antarpendukung di daerah-daerah tersebut.

"Kemudian kedua, di situ keseimbangan politiknya setara. Komposisi dukungan partai setara, kampanyenya setara," ucap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Selain itu, pendukung para calon yang maju pilkada 2017 di lima wilayah tersebut juga dianggap cukup militan mendukung para jagoannya.

"Juga dilihat militansi pendukungnya. Itulah yang kami anggap rawan," kata Rikwanto.

Siaga 1 Jakarta

Dia mengatakan, dengan tingginya eskalasi politik di Jakarta, khususnya menjelang pilkada, bisa dijadikan alasan bagi pihak keamanan untuk memberikan status Siaga 1.

"Jakarta bisa saja. Apabila eskalasi kerawanannya meningkat, kemudian indikatornya ada, bisa Siaga 1," kata Rikwanto.

Menurut Rikwanto, peningkatan status keamanan bisa saja dilakukan di daerah lain. Hanya saja, daerah tersebut dinilai rawan ketika pelaksanaan Pilkada 2017.

"Status Siaga 1 bisa diberikan daerah mana saja. Tidak khusus Jakarta. Apabila ada daerah yamg perlu diberlakukan Siaga 1 kita berlakukan. Tentu ada konsekuensi. Tentu ada penambahan prajurit," Rikwanto menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya