Aksi 11 Februari di Simpang Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Masa tenang Pilkada 2017 yang akan dimulai pada 12 Februari membuat rencana unjuk rasa 11 Februari, atau aksi 112 nyaris dibatalkan. Polisi sempat melarang jalannya aksi karena dikhawatirkan mengganggu masa tenang.

Pelarangan aksi tersebut sempat menimbulkan reaksi keras dari berbagai ormas Islam yang mendukung penyelenggaraan acara tersebut. Sebagaian ormas melarang jemaah maupun simpatisannya untuk ikut aksi tersebut.

Imbauan untuk tidak ikut aksi salah satunya disampaikan oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin. Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta agar warga tak ikut terlibat dalam demo tersebut.

"Terkait aksi 112, itu sudah ada kesepakatan antara KPU, Bawaslu, Polri dan TNI. Saya instruksikan kepada warga NU tidak ke Jakarta, cukup di sini saja," ujar MA'ruf di Pondok Pesantren An-Nawawi Serang, Banten, Rabu, 8 Februari 2017.

Dia meminta agar seluruh masyarakat Indonesia sama-sama menjaga empat pilar kebangsaan, yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. "Kita punya kewajiban menjaga negara dari ancaman radikalisme, separatisme. Kita harus menjaga empat pilar kebangsaan," ucap Ma'ruf.

Imbauan untuk tidak ikut aksi tersebut juga disampaikan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir. Dia meminta khususnya kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti aksi tersebut.

"Kami mengimbau mahasiswa tidak ikut dalam aksi demonstrasi. Mahasiswa sebaiknya belajar di kampus masing-masing, sesuai dengan ilmunya," kata Nasir.

Nasir mengatakan, mahasiswa sebaiknya tidak ikut berunjuk rasa dan menyampaikan pesan-pesan yang bersifat menghujat. Selain itu, Nasir meminta mahasiswa agar tidak terkontaminasi kondisi di sekitar yang saat ini tidak kondusif.

"Jangan sampai mahasiswa melontarkan tuturan hujatan, sebab dalam ajaran agama apa pun tidak ada ajaran seperti itu. Menerima perbedaan adalah proses pendidikan demokrasi yang baik," ucap Nasir seperti dilansir Antara.

Imbauan juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Saya kira tidak perlu jelang Pilkada. Kita menahan diri lah," kata Jusuf Kalla Rabu, 8 Februari 2017.

JK meminta masyarakat bersabar dalam menanggapi kasus yang bergulir. "Masyarakat tahan diri untuk tidak memperburuk suasana. Toh semuanya dalam proses hukum. Nanti kacau lagi proses hukum," ucap dia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan Polda Metro Jaya memiliki alasan kuat untuk tidak mengizinkan aksi pengerahan massa turun ke jalan atau long march pada 11 Februari 2017. Juga untuk membubarkan massa saat turun ke jalan.

Hal itu sesuai Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban tidak diperbolehkan dan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, maka petugas dapat membubarkan aksi itu.

Dia menuturkan petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk membubarkan aksi yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum termasuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan.

Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI terkait larangan aksi 112 ini.

Dia menyebutkan, larang aksi 112 itu lantaran berpotensi mengganggu kamtibmas saat mendekati masa tenang dan pemilihan Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar secara serentak pada 15 Februari 2017.

Polda Metro Jaya, lanjut dia, hanya memberikan izin salat subuh berjamaah bagi elemen masyarakat di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada 11 Februari 2017.

Pemprov DKI Siaga 1

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku telah mempersiapkan keamanan ibu kota terkait adanya isu pengerahan massa pada 11 Februari 2017 mendatang atau aksi 112.

Persiapan tetap dilakukan meski pada tanggal tersebut masa tugas Sumarsono telah berakhir sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, seiring berakhirnya masa cuti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok."

Ada gerakan aksi tanggal 11 dan ini jadi SOP (Standar Operasional Prosedur). Infonya juga tanggal 12 dan 15. Jakarta kita harus pastikan, semua jaga Jakarta aman," ujar pria yang akrab disapa Soni ini di Lapangan Silang Monas Jakarta, Kamis 9 Februari  2017.

Terkait SOP tersebut, Soni menyebutkan akan mengerahkan Brimob sebagai bentuk antisipasi massa.

"SOP pengerahan Brimob itu antisipasi karena sudah ada laporan ke Polda akan ada aksi massa nanti subuh bersama gerakan aksi, dan ada imbauan-imbauan dikumandangkan, dan spanduk-spanduk itu Kapolda yang tangani," tutur dia.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) ini menjelaskan, pengamanan dilakukan agar semua warga ibu kota tetap merasa aman dan nyaman saat memilih pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari mendatang.

"Untuk membuat para pemilih aman dan nyaman, jangan sampai ada merasa tidak aman dan enggan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), nanti merosotkan nilai partisipasi. Besok pagi akan ada apel pukul 07.00 WIB seluruh keamanan," tandas Soni.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan aksi 11 Februari berupa jalan santai di sepanjang Jalan MH Thamrin dialihkan dan dipusatkan di Masjid Istiqlal.

"Dengan adanya larangan dari Bawaslu, KPU, Kapolda dan didukung Pangdam Jaya, bahwa kelompok yang akan melaksanakan aksinya, dari jalan kaki di jalan raya yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat umum dan berbau politik, akan dialihkan ke Istiqlal yang murni keagamaan," kata dia di Pondok Pesantren An-Nawawi, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 8 Februari 2017.

Tito pun meminta semua pihak sama-sama menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan bangsa dari segala ancaman ketertiban dan gangguan keamanan.

"Di tengah gejolak seperti ini yang berubah-ubah, ancaman persatuan negara, maka kita eratkan kembali nasionalisme, TNI-Polri dan umat Islam mainstream untuk sama-sama menjaga keutuhan NKRI," tegas dia.

Keputusam Kapolri ini disambut positif salah satu ormas pendukung aksi 112, Front Pembela Islam (FPI). Ormas pimpinan Rizieq Shihab ini memutuskan tidak turun ke jalan. FPI akan mengisi aksi itu dengan kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal.

"Ada beberapa kelompok yang sudah sepakat dengan kami untuk tidak turun, di antaranya FPI," ujar Kapolda Metro Jaya M Iriawan di Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.

Namun masih ada beberapa kelompok lain yang belum mengkonirmasi sikapnya terkait larangan polisi turun ke jalan pada Aksi 112 dan 122. "Rizieq (Shihab) udah sepakat untuk mengubah long march jadi acara keagamaan. Terimakasih FPI nggak turun ke jalan," tutur dia.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu menjelaskan, polisi tidak pernah melarang aksi demo selama dilakukan sesuai aturan. Aksi 112 dan 122 ini dilarang lantaran disinyalisasi berpotensi mengganggu ketertiban umum. Apalagi mulai Minggu 12 Februari sudah masuk masa tenang Pilkada DKI.

Dia meminta agar tidak ada muatan politik pada kegiatan itu. Apalagi imbauan tersebut juga sudah disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal.

"Sudah disampaikan oleh Imam Besar (Masjid Istiqlal) enggak boleh ada kaitannya dengan politik. Agama tidak boleh dicampur aduk dengan politik," ujar Iriawan.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu yakin, Imam Besar Masjid Istiqlal akan mengingatkan kepada massa agar tidak membawa nuansa politik di kegiatan keagamaan ini. Dia berharap, aksi 11 Februari murni berupa ibadah dan doa bersama.

"Nanti Imam Besar akan menindaklanjuti di sana, dan sebelum ceramah kami yakin Imam Besar sudah bicara," ucap Iriawan.

Sementara itu, Pimpinan FPI Rizieq Shihab menegaskan aksi 112 dipindahkan ke Masjid Istiqlal demi menjaga situasi yang kondusif jelang hari tenang. 

"Mengingat suhu politik jelang pilkada, ada gerakan-gerakan yang jadi provokasi yang tidak sehat. Ini untuk hindarkan hal-hal yang tidak bagus," ucap dia.

Selain itu, masih ada dua pasangan calon yang menggelar kampanye di tanggal tersebut. "Kami tidak ingin terjebak dalam kampanye ini. Jadi kami putuskan untuk digelar di Masjid Istiqlal," kata Rizieq.

Rizieq mengatakan, pihaknya berjanji tidak akan melakukan aksi yang dinilai mengganggu ketertiban umum. "Kami komit untuk tidak langgar aturan undang-undang mana pun," kata Rizieq.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir mengatakan, agenda 11 Februari 2017 nanti adalah agenda keagamaan. "Agenda yang akan kita lakukan dimulai dari salat subuh berjemaah, berdoa untuk negeri. Dilanjutkan dengan tausiah-tausiah yang tidak memprovokasi," kata Bachtiar.

"Jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa ganggu ketertiban umum, timbulkan provokasi. Kita akan kerja sama dengan aparat. Tidak ada long march. Jika ada, itu di luar agenda GNPF dan serahkan itu ke aparat," dia menambahkan.

Pimpinan Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Khaththath mengklaim Gerakan massa bertajuk 'Aksi Bela Ulama' ini diperkirakan dihadiri oleh ratusan ribu orang.

"Estimasi masa yang akan hadir nantinya tidak kurang dari 100.000 massa. Untuk itu kami Memanggil masa alumni 212 untuk turun bersama memadati aksi 112," ujar dia di Gedung Dewan Dakwah Islamiyyah (DDII), Keramat, Jakarta Pusat, Kamis 9 Februari 2017.

Khaththath pun menerangkan jumlah massa yang datang itu hanya perkiraan, namun dia tidak bisa menjamin apakah massa akan bertambah dari perkiraan sebelumnya.

"Lihat saja nantinya, kemungkinan jumlah masa akan bertambah kemungkinan bisa sampai 300 ribu orang kalau sampai memenuhi Monas, Stasiun Gambir, Gereja Katedral, Lapangan Banteng itu kehendak Allah SWT," ungkap dia.

Selain itu, dia pun menjelaskan nantinya aksi 112 massa yang berkumpul di Istiqlal diimbau tidak menggelar long march, namun FUI tidak melarang jika ada jamaah yang ingin melakukan long march atau hanya sekedar jalan kaki.

"Nantikan di Istiqlal ada pengajian, nah kita himbau masa sehabis salat subuh berjamaah ikut pengajian rutin di Istiqlal dari jam 7 sampai jam 9 Tapi kalau massa enggak mau, mau nya jalan kaki setelah salat subuh, kita pertimbangankan," jelas dia.

Untuk mengamankan jalannya aksi, Kapolda M Iriawan mengatakan setidaknya 23.450 personel Polri ditambah 4.700 personel TNI yang diterjunkan untuk mengamankan Jakarta. Jumlah personel sebanyak ini tidak hanya diterjunkan saat aksi 112, tapi juga diturunkan untuk mengamankan selama masa tenang hingga hari pencoblosan, Rabu 15 Februari 2017.

Iriawan juga mengimbau agar ormas-ormas tertentu tidak perlu mengirimkan massa untuk menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, TPS sudah dijaga oleh beberapa petugas yang ditunjuk. Sebab dikhawatirkan, pengerahan massa ini justru akan memicu gesekan dan mengganggu jalannya proses pemungutan suara.

"TPS itu sudah ada petugasnya, ada linmas di sana, ada saksi, ada polisi, ada Babinsa, untuk apa diawasi lagi," kata Iriawan.

Selain pengamanan dari polisi, dari pihak FPI juga akan mengerahkan 10.000 laskarnya untuk ikut mengamankan acara.

"Untuk pengamanan FPI sendiri, kurang lebih 10.000 orang. Kita ikut sama pengamanan dari FUI, kita (FPI) dimana pun ditempatkan untuk jaga kemanan, kita siap," kata Ketua Umum FPI, Sobri Lubis.

Menurut dia, timnya akan fokus terhadap pengamanan masa aksi 112. Jangan sampai, lanjut dia, ada provokator yang muncul pada saat aksi. Terlebih, acara ini berbarengan dengan kampanye dua pasangan Cagub dan Cawagub DKI.

Dia pun mengimbau peserta aksi untuk datang sebelum subuh agar tidak sampai bertemu dengan pendukung salah satu pasangan calon. "Kita fokuskan, berharap kedatangan peserta aksi 112 itu sebelum subuh sudah sampai di Istiqlal. Nah, ini kan jadi enggak mungkin berbarengan dengan peserta paslon lain. Kita upayakan salat subuh berjamah. Amanlah Insya Allah," ujar Sobri.

Dia mengatakan sejumlah petinggi FPI akan datang pada aksi ini. Lalu, akankah Rizieq Shihab hadir 11 Februari 2017?

"Insya Allah pemimpin-pemimpin FPI semuanya hadir saat aksi 112, termasuk Habib Rizieq. Kemungkinan hadir habib, kalau sehat Insya Allah datang," tukas Sobri.