Bogor Tetapkan Siaga I Jelang Pilkada Serentak

Liputan6.com, Bogor - Wilayah Kabupaten Bogor ditetapkan status siaga 1 jelang Pilkada Serentak 15 Februari mendatang. Penetapan status siaga I lantaran adanya indikasi ancaman oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Kapolres Bogor, AKBP Andi Muhammad Dicky mengatakan, status siaga I mulai berlaku mulai Sabtu 11 Februari 2017 pukul 00.00 hingga waktu yang belum ditentukan.

Status tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan gesekan dan dinamika politik yang terjadi di wilayah Jakarta belakangan ini. Namun aparat gabungan disiagakan guna membantu keamanan apabila DKI Jakarta membutuhkan bantuan.

"Apabila dibutuhkan, kami sudah menyiapkan 1.600 personel untuk membantu mengamankan DKI Jakarta," ujar Dicky, usai gelar pasukan di kawasan Stadion Pakansari, Bogor, Jumat 10 Februari 2017.

Dicky berjanji akan menindak tegas kepada siapapun yang hendak memecah belah persatuan. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terhasut isu terkait SARA yang belakangan marak beredar dan dapat memecah-belah persatuan.

"Apabila ada pihak tertentu yang ingin memecah belah masyarakat maka akan berhadapan dengan kami," tegas Dicky.

Komandan Kodim 0621 Letkol infanntri Fransisco Lopez mengatakan, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, TNI/Polri tentu memiliki kewajiban untuk membantu keamanan di Jakarta.

"Minggu sudah memasuki masa tenang Pilkada Jakarta. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kami yang berada di wilayah terdekat, siap membantu keamanan dan ketertiban di sana," ujar Fransisco.

Meski demikian, ia mengimbau kepada para anggota TNI/Polri untuk giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, LSM, dan Ormas bahwa Indonesia adalah negara Pancasila dan beragama.

"Semua agama di Indonesia memiliki peran dalam kemerdekaan. Saya minta masyarakat bersikap cerdas dalam menyikapi permasalahan yang ada dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sepihak atau satu orang saja," terang dia.

Ia menegaskan, apabila ada pihak tertentu atau kelompok orang hendak mengganggu dan meruntuhkan negara Indonesia, maka akan berhadapan dengan TNI/Polisi.

"Siapa yang berani mengganggu dan meruntuhkan negara Indonesia, akan berhadapan dengan kami," tegas Fransisco.