Yorrys: Konsolidasi Golkar Bukan untuk Lengserkan Novanto, Tapi..

Golkar harus siap dengan berbagai hal, terutama berkaitan dengan status Setya Novanto saat ini.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 27 Apr 2017, 18:35 WIB
Diterbitkan 27 Apr 2017, 18:35 WIB
Yorrys Raweyai Datangi Istana
Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai memastikan konsolidasi yang dilakukan internal partai Golkar bukan untuk mengusik kursi Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Kegiatan tersebut digelar untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diambil partai menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Yorrys mengatakan, Golkar harus siap dengan berbagai hal, terutama berkaitan dengan status Setya Novanto saat ini. Dia sudah bertanya kepada Ketua Bidang Hukum Partai Golkar terkait kemungkinan yang bisa saja terjadi.

"Kebiasaan secara di KPK itu bagaimana sih. Kalau sudah diperiksa kemudian dicekal apa akan ditingkatkan atau apa? Kalau untuk pengusaha, ada beberapa beliau katakan, tapi pejabat negara belum pernah (lolos dari tersangka)," ujar Yorrys usai peresmian pembangunan Rusunami MBR di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4/2017).

Selain itu, terkait pencelakalan yang dijatuhkan pada Novanto juga menjadi pertimbangan. Sejauh ini, tidak pernah ada pembatalan pencekalan dari Kemenkumham bagi warga yang sudah dicekal. Hal ini yang harus diantisipasi oleh Golkar, mengingat KPK berbeda dengan penegak hukum lainnya.

"Jadi ini beda dgn hukum positif yang lain dan itu perlu kita bangun soliditas internal partai," imbuh dia.

Yorrys memperkirakan, keputusan masa depan Golkar harus diambil sebelum Agustus 2017.  Bila tidak dilakukan, sejumlah agenda politik tidak bisa diikuti.

Agenda itu dimulai dengan Pilkada 2018 yang prosesnya sudah dimulai pada Juni 2017. Kemudian, verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2019 yang dimulai pada Agustus. Selanjutnya, penjaringan calon legislatif tingkat II dan III juga dimulai pada Oktober.

"Dalam undang-undang itu semua ini harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Tidak ada istilah Plt dan sebagainya. Masak kita reaktif dan tiba-tiba. Lebih bagus kita responsif dan ini harus program internal," ucap dia.
 
Yorrys mengaku tak ingin nasib Golkar seperti partai lainnya yang kehilangan elektabilitas ketika terus diterpa kasus korupsi. Karena itu, butuh kebesaran jiwa untuk menyelamatkan Golkar.

"Pertama kita harus selamatkan golkar, kita harus samakan dulu. Ini kaya dua tahun yang lalu. Tapi dua tahun beda, ini ada proses hukum, dulu ada prinsip-prinsip saja," Yorrys menandaskan.

Tag Terkait

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya