Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Berdampak Positif pada Sektor Ekonomi hingga Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerataan pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai berhasil mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di sejumlah daerah.

Anggota DPR RI Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, pemerataan infrastruktur yang direalisasikan Jokowi ini berdampak positif bagi daerah. Salah satunya di wilayah dapilnya, Provinsi Riau.

Andi mengungkapkan, sejak pembangunan infrastruktur merambah ke daerahnya, inidikator makro terus mengalami peningkatan. Hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami tren positif.

“Indikator makro kita makin membaik. Ini karena covid saja kita terganggu. Kita tidak turun jauh. IPM, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan terjadi perbaikan-perbaikan menuju yang positif,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (16/10/2022).

Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa kerja keras Presiden Jokowi mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh daerah patut diapresiasi. Sebab kehadiran infrastruktur bukan hanya melancarkan mobilisasi kendaraan dan barang, tapi juga berdampak positif pada banyak sektor.

Menurut dia, sejak dibangun tol di Riau pada masa kepemimpinan Jokowi, sektor ekonomi mengalami peningkatan. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga bergerak ke arah kemajuan.

“Manfaat infrastruktur ini luar biasa. Bukti-bukti yang ada di Riau infrastruktur tol ini kita buktikan bagaimana ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi berkembang dan menjadi lebih baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan peran berbagai sektor untuk membiayai proyek negara. Salah satunya peran swasta untuk ikut melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal tersebut diungkapkkan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuang, Selasa (16/8/2022).

Jokowi mengatakan skema ini jadi inovasi di sisi pembiayaan. Di sisi lain, pada bagian ini juga diperlukan adanya perhatian khusus.

"'Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur," kata dia.

"Penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara," tambah Jokowi.

Sementara itu, di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja. Ini ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian.

"Serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengungkap sejumlah strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Pertama, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Diantaranya, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Lalu, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kemudian, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Selanjutnya, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.

"Dan mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau," bebernya.