3 Rekomendasi SBY Pasca-Pilkada DKI

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat (PD) hari ini menggelar rapat kerja nasional (rakornas) di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pimpinan DPP hingga DPC dari seluruh daerah turut hadir pada rapat ini.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan tiga rekomendasi dan harapan bagi pemerintah. Pertama tentang persatuan dan kerukunan kebinekaan.

"Kami melihat dan mengikuti sikap dan percakapan di ruang publik dipicu oleh pilkada Jakarta, termasuk pilkada itu berakhir. Elite maupun akar rumput terlihat terbelah. Ini tidak baik. Bukan ini yang menjadi nilai dan menjadi konsensus dasar kita," kata SBY dalam sambutannya, Senin (8/5/2017).

Presiden ke-6 RI itu mengatakan, keretakan di masyarakat harus segera diatasi dengan serius. Saatnya semua pihak duduk bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan begitu cepat memvonis pihak mana yang pro-kebinekaan dan NKRI, serta pihak mana yang anti-kebinekaan dan NKRI itu. Marilah duduk bersama," kata dia.

Menurut SBY, pemerintah harus menghargai pihak-pihak yang ingin berbakti kepada negaranya, meskipun saat ini mereka berada di luar kekuasaan. Sebaliknya, yang berada di luar kekuasaan hendaknya membantu negara dan pemerintah mengatasi masalah bangsa.

"Bangsa ini, bangsa kita sendiri. Negara ini, negara kita sendiri. Marilah kita bersatu dan bersama mengatasi masalah bangsa ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," dia menegaskan.

Kedua, SBY merekomendasikan terkait netralitas negara dan penyempurnaan demokrasi di negeri ini dari masa ke masa. Utamanya adalah kebebasan, karena bagian dari napas demokrasi.

"Marilah kita jaga kebebasan itu dan jangan dimandulkan. Meskipun demikian, kita juga sepakat, Demokrat sepakat, kebebasan tidak boleh kebablasan. Kebebasan tidak boleh tanpa etika dan kebebasan tidak boleh tanpa tanggung jawab," tutur dia.

Terkait netralitas pemerintah, SBY menyinggung soal pilkada 2018 dan pilpres 2019. Pemerintah harus adil dan netral saat pesta demokrasi berlangsung.

"Demokrat sungguh berharap negara netral dan adil dalam setiap pilkada dan kelak pemilu nasional. Secara demokrasi akan tercoreng jika perangkat negara, termasuk Badan Intelijen Negara, Polri, dan TNI, tidak netral dan tidak adil," ujar dia.

Rekomendasi ketiga, SBY melanjutkan, tentang penegakan hukum dan keadilan. Menurut dia, keadilan dan kemakmuran harus dibaca satu napas dan satu jiwa, sehingga ketidakadilan tidak dibiarkan subur.

Demokrat, menurut SBY, mendukung hukum yang adil, objektif, dan tidak tebang pilih. Salah satunya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Demokrat mendukung KPK untuk menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Demokrat akan tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi, mendukung KPK, dan penegak hukum lain. Ada atau tidak ada kader Demokrat yang kena korupsi, Demokrat tetap konsisten dan gigih mendukung korupsi dan penegakan KPK," dia menegaskan.

Karena itu, SBY mengatakan, Demokrat akan menolak hak angket KPK, sebagai salah satu bentuk komitmen partainya mendukung pemberantasan korupsi.

"Itu (hak angket) berbahaya dan sekaligus mengganggu tugas-tugas KPK. Banyak cara untuk mengawasi KPK karena KPK bisa saja salah. DPR banyak punya cara untuk mengawasi KPK dan penegakan hukum yang lain. Mencermati latar belakang hak angket, Demokrat tidak bertanggung jawab, dan konsekuensi logisnya tidak akan mengambil bagian dalam angket tersebut," SBY menandaskan.