Panglima TNI: Korupsi Alutsista Sangat Membahayakan Prajurit

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengumumkan hasil penyelidikan pengadaan Helikopter AW-101 milik TNI AU. Hasilnya, ditemukan kerugian negara dalam pengadaan alutsista tersebut.

Terkait hal itu, Gatot mengatakan tindakan korupsi yang dilakukan petinggi TNI AU sangat merugikan prajurit dan negara. Terlebih bila anggaran korupsi tersebut digunakan untuk membeli alutsista (alat utama sistem pertahanan).

"Karena yang melakukan penentu kebijakan, ini bisa membahayakan prajurit. Karena kalau pembelian hasil korupsi pasti hasilnya enggak maksimal," kata Gatot di Gedung KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2017). 

Dia meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam kasus pembelian Helikopter asal Inggris itu kooperatif. Kalau perlu mereka yang terlibat segera mengaku dan menyerahkan diri ke POM TNI.

"Khususnya mereka yang anggota TNI (yang terlibat), agar bersikap koperatif, jujur dan tangung jawab, sehingga masalah bisa terselesaikan dengan cepat dan profesional," kata Gatot.

Gatot sebelumnya menyatakan berdasarkan hasil penyelidikan POM TNI, KPK, dan PPATK, terkait  pengadaan Helikopter AW 110, negara mengalami kerugian sebesar Rp 220 miliar. Temuan itu, membuat POM TNI meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan.

"Tersangka dari sipil 7 orang dan militer 3 orang," kata Gatot.

Kasus pengadaan Helikopter AW 101 sempat mencuat lantaran Presiden Joko Widodo menolak pengadaan alutsista tersebut. Pengadaan Helikopter AW 101 dibanderol seharga US $55 juta atau sekitar Rp 715 miliar. KSAU memastikan dana pengadaan heli bukan berasal dari Sekretariat Negara melainkan turun langsung dari Dirjen Anggaran ke TNI AU.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya mengaku masih menyelidiki pengadaan Helikopter AW 101. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekertariat Negara terkait anggaran heli buatan Inggris itu.

"Kenapa terjadi? Itulah yang akan diinvestigasi Panglima TNI dan saya membantu melaksanakan investigasi internal," tutur Hadi di Markas Wing I Paskhas Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 8 Februari 2017.