F-PDIP Minta Pemerintah Simulasikan Pemilu Serentak 2019

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera melakukan simulasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Waktu yang kurang dari 2 tahun ini dianggap cukup untuk memastikan kesiapan mulai dari teknis hingga kesiapan aparat keamanan .

"Pemerintah harus membuat simulasi pemilu serentak karena harus kebayang secara praktis penyelenggaraannya," ujar Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (6/6/2017)

Ia mengatakan simulasi sebelum pemilu sangat penting karena momen tersebut merupakan kesempatan rakyat Indonesia menentukan pemimpin bangsa yang pertama digelar secara serentak.  

"Ini kan satu periode atau momentum sangat penting bagi transisi kekuasaan dalam demokrasi kita. Selain itu, isu keamanan menjadi isu sangat patut untuk diperhitungkan karena ketika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hampir semua personel kepolisian diperbantukan ke Ibu Kota," ujar Diah seperti dilansir dari Antara.

Kapasitas peradilan pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), kata dia, juga harus dipersiapkan secara matang, khususnya untuk mengantisipasi adanya gugatan dalam pilpres maupun pemilu anggota legislatif.

Diah juga menilai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan bagaimana distribusi logistik dan teknis penghitungan suara karena beban yang dikerjakannya ganda, yaitu pemilu anggota legislatif dan pilpres.

"Terkait dengan post meyer, misalnya bencana alam saat pemilu serentak, bagaimana kesiapan pemerintah untuk mengantisipasinya?" kata Diah.

Ia juga mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2019 mensyaratkan penggunaan KTP elektronik sehingga Kementerian Dalam Negeri harus memastikan pencetakannya selesai sebelum pemilu.

Menurut dia, selama ini pemerintah belum membicarakan terkait dengan simulasi pemilu serentak tersebut karena hal itu penting agar pelaksanaan pemilu serentak berjalan lancar dan aman.