PDIP: Pembahasan RUU Pemilu Pasti Ada Titik Temu

Dia mengingatkan, dalam membahas undang-undang, harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sesuai sistem politik Indonesia.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 07 Jul 2017, 21:29 WIB
Diterbitkan 07 Jul 2017, 21:29 WIB
Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat mengunjungi kantor Liputan6.com, di SCTV Tower, Jakarta, Senin (6/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu antara DPR dan pemerintah masih buntu. Hingga kini pembahasan RUU Pemilu masih menyisahkan lima isu krusial yang masih menjadi catatan. Namun, PDIP mengaku optimistis kedua belah pihak akan ada titik temu.

"Politik itu selalu ada solusi. Jadi pasti ada titik temu bersama menyepakati hal-hal yang penting dan strategis," ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Dia mengingatkan, dalam membahas undang-undang, harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Didasarkan sistem politik Indonesia, yaitu mengedepankan musyawarah.

"Bahwa kita negara dengan demokrasi Pancasila, sehingga musyawarah dikedepankan. Kita adalah negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hakim tertinggi di dalam setiap pemilu," tegas Hasto.

Selain itu, dia juga meyakini bahwa kenaikan dana bantuan untuk parpol tak terkait dengan pembahasan RUU Pemilu. Bahkan, dia memberi apresiasi terhadap pemerintah karena mengusulkan hal tersebut.

"Enggak ada. Jadi kebijakan ini sebenarnya melanjutkan kebijakan sebelumnya. Dan kalau kita melakukan studi banding dengan negara-negara lain kayak di Australia itu 30 persen pengeluaran partai itu dikover oleh negara. Kalau ini kan Rp 1.000. Itu yang kita apresiasi dari pemerintah," kata Hasto.

Dia mengatakan, adanya penambahan terhadap dana parpol, akan meningkatkan kedaulatan partai. Selain itu, menyiapkan pemimpin yang jauh berkualitas.

"Dengan bantuan itu, kita berharap akan meningkatkan kedaulatan partai dan proses kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin," jelas Hasto.

Dia pun menyatakan partainya siap diaudit untuk membuktikan agar tidak adanya penyelewengan dana parpol. Bahkan, ini tidak akan menghambat kemandirian partai untuk mencari dana operasional.

"Kami juga menyatakan siap diaudit. Dan partai akan terus menerus meningkatkan iuran anggota sebagai bagian dari kemandirian partai, juga di dalam mendayagunakan sumber daya internal partai," pungkas Hasto.


Saksikan video di bawah ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya