Pemerintah Sedang Bahas Jalan Tengah Pemblokiran dengan Telegram

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja memblokir aplikasi berbagi pesan singkat Telegram. Pemblokiran ini menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan. Namun, tak sedikit pula yang mendukung keputusan itu dengan alasan untuk memperkecil ruang gerak teroris.

Sementara, pemilik Telegram sendiri menyatakan mengakui kesalahan karena tidak memperhatikan protes dan masukan dari Kemenkominfo sebelum dilakukannya pemblokiran. Saat ini, pihak Telegram sudah menjalin komunikasi dengan Kemenkominfo.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, dirinya belum tahu persis sejauh mana komunikasi Telegram dengan Kemenkominfo. Namun, dia berharap ada jalan keluar atas permasalahan ini.

"Saya rasa jalan tengahnya sekarang tengah dibahas antara pemerintah dan Telegram," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Selama ini Telegram terkesan tidak mengindahkan masukan pemerintah. Baru setelah ada pemblokiran dan ramai diberitakan, Telegram buka suara dan mengakui adanya semacam komplain dari pemerintah.

"Menkominfo sendiri kan baru bilang, baru ada komunikasi dengan Telegram dan bisa saja dibangun kembali atau diselesaikan persoalan-persoalan yang selama ini jadi ganjalan pemerintah," jelas Johan.

Karena itu, menurut dia, patut ditunggu hasil diskusi dan komunikasi antara pemerintah dan Telegram. Masyarakat juga diminta memahami betul tujuan utama pemerintah memblokir Telegram.

"Poin utamanya kan untuk keamanan negara," Johan memungkasi.

Saksikan video menarik di bawah ini: