JK: Moratorium Pemekaran Daerah Masih Berlaku

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta beberapa anggota DPD.

Rapat yang digelar tertutup itu membahas Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Kita membicarakan soal otonomi daerah dan juga hal-hal yang sehubungan dengan itu. Termasuk pemekaran-pemekaran yang tentu tadi sudah kita jelaskan. DPD menjelaskan, jadi ini konsultasi," ucap JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Dengan keadaan kondisi Indonesia sekarang, khususnya dalam keuangan negara, ia menuturkan, maka masih diberlakukannya moratorium untuk pembentukan DOB, masih dipandang relevan. Meski demikian, dirinya menuturkan semuanya masih terus dikaji.

Diketahui sebelumnya, pemerintah menunda atau moratoriumkan pemekaran DOB dari 2016 sampai 3 tahun ke depan. Waktu tersebut, digunakan untuk melihat persiapan daerah otonom.

"Saya menjelaskan tadi tentang kondisi-kondisi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dengan latar belakang. Kalau seandainya moratorium dihentikan, mampu enggak keuangan negara? Seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kita harus selesaikan dulu masalah pokoknya, ya masalah anggaran itu," kata Jusuf Kalla.

Senada, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan bahwa keuangan negara memang masih belum mampu. Jika moratorium itu dicabut, daerah akan semakin susah.

"Kalau diputuskan skala prioritas, semua skala prioritas. Arahan Pak Wapres ke Ketua DPD kondisi sekarang belum mungkin. Karena anggaran yang sekarang dipercepat di daerah, kalau dipecah, semakin teriak-teriak," jelas Tjahjo.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan, atas perintah Wakil Presiden, belum ada pemekaran lagi dalam waktu dekat. Dia juga menuturkan pemerintah terus berusaha menyejahterakan rakyat, tanpa adanya daerah baru.

"Enggak, Tadi Pak Wapres juga sudah bilang tidak ada pemekaran lagi. Ya, kondisi sekarang kesejahteraan rakyatnya sudah kita berusaha maksimalkan, jadi moratorium sementara. Nanti kita lihat, Tapi saat ini pak Wapres mengatakan seperti itu," kata Mardiasmo.

Sementara itu, Ketua DPD Osman Sapta Oedang atau OSO mengatakan, semuanya masih dalam tahap konsultasi. Karena itu, apa yang menjadi pembahasan, masih terus dikaji.

"Pak Wapres kan Ketua DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah), jadi kita memang mesti lapor kepada beliau hal-hal yang berkaitan dengan daerah-daerah. Jadi ini masih dalam konsultasi (pemekaran daerah)," OSO.

Saksikan video menarik di bawah ini: