Nusron Wahid: Jangan Bela HTI Kalau Ngaku Pancasilais

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatra), Nusron Wahid, menilai kasus pidato politikus Nasdem Viktor Laiskodat tidak perlu dibesar-besarkan.

Dia minta agar pidato tersebut dianggap sebagai pidato internal Nasdem yang memang ditujukan untuk konstituennya.

Justru menurut Nusron, kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara konkret di lapangan.

"Salah satu bukti itu ya mendukung pembubaran HTI. Sebab, pengingkaran HTI terhadap Pancasila itu nyata," kata Nusron melalui pesan tertulis, Sabtu (5/8/2017).

Nusron mengungkapkan, dalam doktrin dakwahnya yang dimunculkan di situs resmi maupun ajaran resminya, HTI menganggap Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam.

"Kalau sudah tidak percaya dan tidak mengakui Pancasila sebagai falsafah negara, berarti juga tidak mengakui UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kita," ujar dia.

Nusron melanjutkan, semua pihak tentu senang karena semua partai berlomba-lomba mengaku Pancasilais dan nasionalis serta Pro NKRI.

"Tapi kok anehnya ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI yang jelas-jelas anti-Pancasila," tukas dia.

Nusron menambahkan, ajarah HTI adalah Khilafah Islamiyyah (negara berbasis Islam secara global dan mendunia). Kalau setuju khilafah, berarti Indonesia itu tidak berdaulat. NKRI jadinya tidak ada. Artinya, Indonesia hanya menjadi negara "filial" atau cabang atau bagian dari khilafah Islamiyyah secara global yang akan dibuat oleh Hizbut Tahrir  tidak hanya di Indonesia.

"Negara baru yang kecil seperti Timor Leste saja ingin berdaulat sendiri kok, masak Indonesia yang besar dan berdaulat ini, mau dijadikan subordinasi Khilafah Islamiyyah globaliyyah itu. Tidak bisa. Indonesia harus tegak dan berdiri secara utuh dalam konsepsi NKRI," tegas Nusron.

Jadi, lanjut Nusron Wahid, boleh lah antar partai ini berbeda pandangan dan saling mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi, kalau menyangkut falsafah dan konstitusi yang sifatnya fundamental, seharusnya  kompak dan mengesampingkan kepentingan jangka pendek.

Saksikan video menarik di bawah ini: