Berniat Segarkan Parlemen, Ini Strategi PSI

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin memberi angin segar dengan kehadiran kader-kader mereka di parlemen nantinya. Karena itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyiapkan kader yang ingin berjuang melawan korupsi dan intoleransi maju menjadi calon wakil rakyat.

"Kami ingin 'menyegarkan' parlemen, mengisinya dengan orang-orang bersih dari berbagai latar belakang profesi yang berkomitmen memperbaiki Indonesia dengan ide-ide baru dan kreatif," kata Grace di kantornya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2017).

Ia menjamin bahwa para calon wakil rakyat dari PSI bakal melewati seleksi ketat, transparan, serta bebas dari praktik pungutan dan korupsi. Caranya dengan menghadirkan tim panel independen.

Mereka adalah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, akademisi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, dan pengusaha Wishnutama Putra.

Lalu ada pakar pertahanan LIPI Jaleswari Pramodhawardani, mantan Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Afifah, dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Sri Budi Eko Wardhani.

"Para panelis ini akan ikut memberikan masukan dengan terjun langsung menguji kandidat yang akan mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPR melalui PSI," ujar Grace.

Tak sampai di situ, di setiap provinsi, kota, dan kabupaten, juga akan dibentuk tim panel independen. Tim akan terdiri dari tokoh atau aktivis lintas agama, aktivis antikorupsi dan akademisi.

Nantinya, mereka menguji kapasitas, kapabilitas, serta komiten antikorupsi dan antiintoleransi calon anggota legislatif dari PSI.

"Saya tidak punya hak veto menentukan, kami hanya menyiapkan mekanisme dan sistem. Tim panel juri yang akan menentukan nanti layak atau tidak peroleh tiket dari PSI atau tidak," kata Grace.

Jika ada nama dalam daftar kandidat calon legislatif PSI tersebut yang terindikasi pernah melakukan korupsi dan intoleransi, Grace memberi kesempatan kepada publik untuk melaporkan. Ini sebagai bentuk uji publik para bakal calon anggota legislatif PSI.

"Jika laporan itu terbukti, PSI akan tegas mencoret nama-nama tersebut demi menjaga kualitas wakil rakyat kami di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota," kata Grace.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Sebelumnya, PSI percaya diri bisa ikut Pemilu 2019. Grace Natalie menyatakan siap menjalani verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu Serentak 2019.

"Pekerjaan administratif dan juga faktual di lapangan sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Sudah hampir tiga tahun lalu," ujar Grace Natalie di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Ia mengungkapkan, struktur kepengurusan PSI sudah melampaui persyaratan yang ditetapkan KPU. PSI sudah memiliki 100 persen kepengurusan dan keanggotaan di tingkat provinsi.

Begitu pula di tingkat kabupaten-kota. Sementara di tingkat kecamatan, kepengurusan mencapai 75 persen.

Sementara syarat yang ditetapkan KPU adalah 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen tingkat di kabupaten-kota, dan 50 persen di tingkat kecamatan.

Sebelumnya, PSI sudah lolos verifikasi berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Oktober 2016 lalu.