Anggota Pansus Hak Angket KPK Pertanyakan Evaluasi ICW

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut beberapa kegiatan Pansus Angket KPK tidak relevan dengan empat materi objek angket.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Ahmad Sahroni pun mempertanyakan dasar apa evaluasi yang dilakukan ICW.

Menurut Sahroni, Pansus Hak Angket KPK selama ini telah bekerja sesuai dengan koridor undang-undang (UU).

"LSM kok mau evalusi Pansus Angket KPK? Jangan diputer-puter dan jangan paniklah ya LSM. Kami bekerja sesuai dengan UU," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (28/8/2017).

Dia berani memastikan, Pansus Hak Angket KPK berlaku adil selama bekerja dan mendengarkan semua keluhan pihak-pihak yang hadir saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Bahkan, Sahroni menjamin apa yang dilakukan pansus tersebut demi kebaikan bangsa dan Tanah Air.

"Orang-orang yang datang pun bukan semua pro dengan pansus. Banyak sekali yang kontra dengan pansus juga datang ke Pansus," ucap Sahroni.

Dia menilai, seharusnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW mampu bersikap cerdas dalam menyikapi kehadiran Pansus Hak Angket KPK. Bukan malah melemahkan.

"Hal ini lantaran Pansus KPK bertekad untuk menghadirkan KPK yang lebih baik di masa mendatang," tutur Sahroni.

Dia lalu mengajak kepada semua elemen untuk menunjukkan kebenaran di depan masyarakat luas agar masyarakat paham arti dari kebenaran semua ini.

"Kalau jujur kenapa takut? Kalau benar kenapa takut," pungkas Sahroni.

Saksikan video berikut ini:

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut beberapa kegiatan Pansus KPK tidak relevan dengan empat materi objek angket. Peneliti ICW Donal Fariz memaparkan Pansus Angket berkunjung ke Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian, ke Kejagung, ke Lapas Sukamiskin dan safehouse KPK.

"Menurut kami hanya dua yang relevan, BPK dan kepolisian yang lain? Lapas korupsi, safehouse ini tidak. Kami sebut sebagai kunjungan politis dan kunjungan lobi," kata peneliti ICW Donal Fariz di Kantor ICW, Jakarta Timur, Minggu 27 Agustus 2017.

ICW melihat cara kerja Pansus melebar. Mereka seperti berusaha mencari dan menemukan kesalahan KPK.

"Contoh kunjungan tersebut paling kentara pada saat mereka menemui terpidana di Suka Miskin, ini metode mengambil sampling sudah bermasalah," lanjut Donal.