Jokowi: 2018 Masuk Tahun Politik, Menteri Harus Hati-Hati

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Ia mengingatkan seluruh menteri, pada 2018 Indonesia akan memasuki tahun politik. Hal ini juga harus diantisipasi.

"Tahun depan kita juga perlu ingatkan kita sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh," kata Jokowi, Selasa (29/8/2017).

Jokowi mengingatkan seluruh menteri kabinet kerja agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Seluruh kebijakan harus berpihak kepada rakyat dan sudah melalui konsultasi dan kajian mendalam.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," imbuh dia.

Jokowi ingin kebijakan prioritas pemerintah terus dijalankan dengan baik. Ia mencontohkan program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, dan penyaluran dana desa.

"Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat," pungkas Jokowi.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menegaskan kembali fokus pembangunan di 2018. Ia menjelaskan ingin fokus menggarap pembangunan di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan juga Sulawesi.

"Pada 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional," tutur Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Rabu 16 Agustus 2017.

Jokowi tak ingin pembangunan yang dilakukan selama ini hanya berfokus di wilayah barat Indonesia atau Sumatera dan Jawa. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin ada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan yang dilakukan mencakup peningkatan dan pembangunan infrastruktur.

"Konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini.

Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional.

"Sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan," ujar Presiden Jokowi.