Jokowi Utus Menlu ke Myanmar Bantu Atasi Konflik Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Konflik Rohingya di Myanmar mendapat perhatian khusus dari Indonesia. Buktinya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk datang langsung ke Myanmar.

"Insyaallah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya. Mudah-mudahan dapat segera kita lakukan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Sejak konflik kembali pecah, Retno terus berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar. Indonesia mendorong agar Myanmar segera mengendalikan keamanan di Rakhine State, sehingga tidak perlu lagi ada korban warga sipil Rohingya.

Retno sudah berkomunikasi dengan National Security Advisor Myanmar dan Menteri Luar Negeri Bangladesh. Kedua negara ini tidak boleh terpisah dalam penyelesaian masalah kemanusiaan warga Rohingya.

"Bagaimanapun juga Myanmar dan Bangladesh harus kerja sama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi. Tanpa kerja sama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan," jelas dia.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Turki juga menghubungi Retno pagi ini. Pembicaraan tentu terkait perkembangan situasi di Rakhine State.

"Mudah-mudahan jadwal saya dapat segera difinalkan untuk kunjungan ke Myanmar. Dan saya sudah lapor ke Presiden," tutur Retno.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Selain Menlu Turki, mantan Sekjen PBB Kofi Annan juga menghubungi Retno. Pembicaraan keduanya memang masih terkait Rohingya, tapi kali ini fokus pada kontribusi Indonesia untuk Rohingya selama ini.

Retno menjelaskan, kontribusi Indonesia yang sudah dilakukan dinilai sesuai dengan rekomendasi Anan Advisery Commision yang dipimpinnya. Sejauh ini bantuan yang diberikan sudah sangat baik.

"Oleh karena itu, harapan dari Kofi Annan sangat besar sekali bahwa Indonesia dapat membantu mengimplementasikan rekomendasi yang dikeluarkan Kofi Annan," ujar Retno.

Komisi yang dipimpin Kofi Annan mengeluarkan rekomendasi agar penanganan konflik Rohingya ditempuh langkah transparan. Kemudian, Myanmar harus memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang telah tinggal di Negara Bagian Rakhine dari generasi ke generasi.