Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Aktivis Migrant Care akan Hadiri Sidang PBB di Swiss

Sidang ke-27 Komite Perlindungan Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss berlangsung pada 4-13 September 2017.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 03 Sep 2017, 05:09 WIB

Diterbitkan 03 Sep 2017, 05:09 WIB

20170127-Migrant Care Laporkan Fahri Hamzah ke MKD DPR-Jakarta

Direktur Migrant Care Anis Hidayah (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Migrant Care Anis Hidayah akan menghadiri sidang ke-27 Komite Perlindungan Pekerja Migran PBB (United Nations Commitee on Migrant Workers di Jenewa, Swiss. Sidang ini berlangsung pada 4 sampai 13 September 2017.

Anis mengungkapkan, agenda sidang adalah review Komite atas laporan inisial perdana tiga negara Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yakni Ekuador, Meksiko, dan Indonesia.

"Bagi Ekuador dan Meksiko, sidang sesi ini merupakan laporan ketiga yang direview oleh komite, sedangkan bagi Indonesia, sidang kali ini akan mereview laporan inisial (perdana) setelah pemerintah Indonesia mensubmit laporan ke sekretariat Komite Pekerja Migran PBB pada April tahun ini," ujar Anis di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).

Dia menjelaskan, dialog antara Komite Perlindungan Pekerja Migran PBB dengan pemerintah Indonesia akan berlangsung 5-6 September 2017.

Sementara pada 4 September 2017, komite menjadwalkan akan melakukan dialog dengan organisasi masyarakat sipil dan National Human Rights Institution (NHRI) representasi dari tiga negara dengan durasi lima menit.

"Dalam dialog tersebut, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan masing-masing negara akan memberikan oral statement yang berisi higlight dari laporan alternatif yang disubmit kepada Komite," kata Anis.

Pernyataan dari Masyarakat Sipil

Anis membeberkan, selain dirinya yang akan memberikan pernyataan, ada pula Celine Dermine dari Pathfinders dan Sarah Brooks yang merupakan perwakilan dari International Service for Human Rights.

"Oral statement yang disampaikan oleh masyarakat sipil akan menjadi informasi alternatif bagi Komite terhadap review laporan pemerintah untuk pertimbangan penyusunan rekomendasi di akhir sesi," tutur dia.

Selain itu, lanjut Anis, sekretariat Komite juga telah menjadwalkan pertemuan tertutup selama satu jam antara Komite seluruh representasi organisasi sipil dari Indonesia pada 5 September 2017.

Saksikan video di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓