Cak Imin: Warga PKB dan NU Sisihkan Gaji untuk Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengimbau keluarga besar PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) menyisihkan gaji bulanan untuk membantu konflik Rohingya di Myanmar.

Cak Imin meminta hal itu dilakukan, mulai dari menteri, anggota DPR, DPRD, Bupati, hingga Wali Kota.

"Insyaallah seluruh keluarga besar PKB, NU akan menyerahkan gaji satu bulan untuk Rohingya," ucap Cak Imin di Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).

Menurut dia, petugas kebersihan di kantor PKB juga menyerahkan 10 persen penghasilannya. Dana yang terkumpul nantinya akan dikirim secepatnya melalui Kementerian Luar Negeri dan UNHCR dari PBB.

"Kita terus melakukan kontak dengan UNHCR supaya bisa masuk akses bantuan ke rumah. Jadi wajib terutama yang langsung di bawah koordinasi saya," kata dia.

Cak Imin menegaskan, konflik Rohingya harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Myanmar. Ia meminta ada tindakan nyata penyelesaian krisis kemanusiaan dengan segera. Sebab, sanksi dunia melalui PBB akan menghantui Myanmar.

"Kalau tidak ada tindakan konkret, maka Duta Besar Myanmar yang di sini kita suruh pulang," tegas dia.

Cak Imin menambahkan, konflik itu juga tidak ada urusannya dengan masalah agama, tetapi kekerasan kemanusiaan.

"Apa pun latar belakangnya, apa pun atau siapa pun yang melakukannya, kalau sudah soal kemanusiaan, kita harus atasi dengan seluruh kemampuan kita," Cak Imin menandaskan.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Amnesty Internasional menilai, Pemerintah Indonesia perlu ambil bagian dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan di Myanmar, yang menimpa Muslim Rohingya.

"Pemerintah Indonesia sepatutnya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di Rakhine," tegas Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, saat jumpa pers di Kantor Amnesty Internasional, Gedung HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

Amnesty Internasional mendorong dua poin yang bisa Indonesia lakukan. Pertama, upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar. Kedua, mendesak Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017.

"Hal ini untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggung jawab pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi korban. Tanpa itu, ini hanya akan memperpanjang penderitaan mereka," pungkas Usman.