Penjelasan Polri soal Gubernur Papua Temui Kepala BIN dan Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Pihak Mabes Polri angkat bicara mengenai pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpaw di kediaman Dinas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.

Foto pertemuan mereka tersebar luas ke publik pada Kamis, 14 September 2017. Pertemuan mereka berlangsung tertutup dan disebut-sebut terjadi sehari setelah Lukas Enembe diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi anggaran beasiswa APBD Papua 2013-2014. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto, mengatakan pertemuan tersebut hanya sebatas membahas keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada 2018.

Dia juga menampik isu yang menyebut bahwa pertemuan itu membahas dukungan terhadap presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 serta penandatangan 16 poin komitmen dengan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua.

"Jadi pertemuan itu terkait akan diselenggarakan pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut aspek dengan aspek keamanan," ujar Rikwanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Jumat, 15 September 2017.

Menurut Rikwanto, berdasarkan catatan, ada beberapa konflik horizontal yang terjadi di Papua akibat dampak dari Pilkada 2017. Misalnya, di Lany Jaya, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. 

Dia menambahkan, pertemuan tersebut untuk mencari solusi meredakan konflik di Papua. 

"Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal," ucap Rikwanto.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pertemuan tersebut membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian usai pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan.

"Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," ucap dia.

Pertemuan itu, kata Lukas, juga membahas pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal enam tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design.

"Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia.

Hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar.

"Tentu rakyat juga yang kasihan," ucap dia.

Lukas menambahkan, dia juga sempat menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020.

"Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," Lukas Enembe menandaskan.