Jokowi: Sikap Kita Tegas, Kekerasan di Rakhine Harus Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Ia menyerukan agar kekerasan di Negara Bagian Rakhine harus segera dihentikan.

"Sikap kita tegas bahwa kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine State harus segera dihentikan," ujar Jokowi pada Silaturahim Nasional MTA ke-3 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (17/9/2017).

Ia telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu langsung dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Panglima Angkatan Bersenjata, dan juga sejumlah menteri lainnya.

“Untuk mendesak agar kekerasan yang ada bisa dihentikan,” imbuh Jokowi.

Di sisi lain, Indonesia terus mengirimkan bantuan pada warga Rohingya dan pengungsi lain di Negara Bagian Rakhine. Empat pesawat Hercules dioperasikan secara bertahap untuk mengirim bantuan, seperti makanan, obatan-obatan, selimut, dan kebutuhan lainnya ke perbatasan Bangladesh dan Myanmar.

“Inilah hal-hal yang akan terus kita lakukan (mengirimkan bantuan). Di mana pun di negara mana pun apabila saudara-saudara kita terkena krisis kemanusiaan maupun konflik,” tambah Jokowi.

Ia menegaskan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak pernah berdiam diri terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat muslim di dunia.

“Karena kita memegang teguh amanah konstitusi bahwa kita wajib ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ucap Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum MTA Ahmad Sukina.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Usulan resolusi penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya dari Indonesia ditolak Myanmar dalam sidang umum ke-38 Parlemen se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Filipina. Karena tak mencapai kesepakatan, akhirnya sidang AIPA memutuskan untuk tidak membahas seluruh usulan dalam komisi politik.

"Konstitusi AIPA itu harus ada konsensus, meskipun terjadi perdebatan yang sangat alot dan cukup lama maka saya meminta agar semua tidak bisa dibicarakan kecuali usulan Indonesia tentang Rohingya juga dibicarakan. Akhirnya keputusannya adalah semua tidak bisa dibicarakan, sehingga dalam AIPA yang ke-38 ini tidak ada agenda politik. Yang dibicarakan hanya agenda ekonomi, sosial, dan organisasi," ujar Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, Fadli Zon, di Makati Shangrila Hotel, Manila, Filipina, Minggu (17/9/2017).

Langkah ini, jelas dia, merupakan bagian dari upaya Indonesia mempertahankan agar krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya menjadi perhatian seluruh parlemen negara-negara di Asia Tenggara.

"Karena kita tidak ingin juga Indonesia tidak dihargai, saya pikir tadi apa yang kita lakukan itu menunjukkan sikap bahwa ada yang harus diubah dalam konstitusi AIPA itu sendiri terkait konsensus," kata Fadli.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, sebenarnya Indonesia tidak ada masalah dengan seluruh agenda yang diusulkan dalam komite politik AIPA. Namun, karena usulan Indonesia dikesampingkan begitu saja, Indonesia juga melakukan hal yang sama.