KPK dan Kemendagri Sepakati Program Penguatan Parpol

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, program tersebut untuk penguatan partai politik berintegritas.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 18 Sep 2017, 13:42 WIB
Diterbitkan 18 Sep 2017, 13:42 WIB
20151013-Gedung-Baru-KPK
Tampilan depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru di Jl Gembira, Guntur, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas delapan hektar dengan nilai kontrak 195 miliar rupiah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati kerja sama soal program penguatan partai politik (Parpol).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, program tersebut untuk penguatan partai politik berintegritas.

"Kami kerja sama dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Badan Kesbangpol untuk penguatan parpol berintegritas," kata Pahala di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Pahala menuturkan, program penguatan parpol ini telah dilakukan KPK. Dalam dua pekan ini, lembaga antirasuah itu gencar mengunjungi parpol.

Dia berharap program ini menjadi program bersama dengan Kemendagri, terutama dalam mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah.

Dalam kerja sama ini, KPK bersama Kesbangpol daerah akan menyelenggarakan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan kaderisasi pemula atau sekolah untuk calon kepala daerah dan calon legislator, dengan mengundang 10 parpol.

"Nanti lihat saja siapa yang mau datang, siapa yang tidak. Tapi dengan 10 partai, rasanya mereka sepakat supaya ingin ada peran dari KPK dan Kemendagri untuk mengisi materi integritas," jelas Pahala.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Pelajaran Awal

Adapun materi integritas itu, kata Pahala adalah semacam pelajaran awal untuk para kepala daerah. Sehingga, dengan adanya program ini, tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Materinya mungkin semacam pelajaran awal buat kepala daerah, apa yang boleh, apa yang tidak. Terutama best practice kepala daerah yang baik".

"Itu nanti kami coba bagikan lewat sekolah itu dan area rawan korupsi," pungkas Pahala.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya