Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai, masyarakat tidak perlu takut gerakan PKI muncul lagi di Indonesia. Sebab, negara sudah jelas mengatur pelarangan PKI.
"Sesuai Undang-undang dan keputusan MPR itu kan sudah dilarang. Jadi apa yang ditakuti lagi?" ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Yasonna, meributkan PKI saat ini sudah tidak relevan lagi. Banyak negara di dunia tidak lagi membahas soal PKI.
Advertisement
"Isu PKI itu kan mimpi di siang bolong. Itu untuk apa itu dibangkit-bangkitkan hantu yang sudah mati? Lihat saja di dunia ini. Mana ada lagi yang dikatakan PKI," imbuh dia.
Yasonna mengajak masyarakat untuk bekerja bersama dengan pemerintah membangun Indonesia. Jangan malah menebar isu negatif yang membuat pembangunan terhambat.
"Itu sudah history. Jangan dibuat menjadi permainan politik. Jadi rakyat sudah capeklah. Mari bekerja yang lebih positif. Banyak tugas-tugas yang lebih baik daripada menebar isu," ucap politikus PDIP itu.
Lebih jauh, Yasonna menilai, isu ini sengaja dibuat dan dibesar-besarkan.
"Mengeksploitasi isu. Jadi kan kehabisan isu jadi dieksploitasilah. Banyak kerjaan positif yang bisa kita kerjakan. Enggak usah susah-susah menciptakan yang tidak jelas," pungkas Yasonna.
Saksikan video di bawah ini:
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Seminar di YLBHI untuk Hidupkan PKI?
Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein menegaskan bahwa seminar yang diselenggarakan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, berlatar belakang menghidupkan kembali PKI. Agenda acara yang tersebar di jejaring sosial media Facebook terkait kegiatan itu pun bukanlah hoax atau berita bohong.
"Bukan hoax. Benar. Orang ada acaranya, pembicaranya, kemudian topiknya apa," tutur Kivlan saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Senin (18/9/2017).
Kivlan mengaku sudah menyelidiki muatan dari seminar tersebut. Acara itu akan menyimpulkan bahwa PKI tidak bersalah. Dalam konteks itu, selanjutnya akan menuju gagasan perlu dicabutnya Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
"Terus dicabut sehingga PKI boleh hidup lagi karena PKI nggak salah. Berarti dia melawan Tap MPRS toh. Dan kemudian anggota PDIP yang namanya Betor Suryadi kan menyarankan supaya Tap MPRS itu dicabut," jelas dia.
Kemudian, lanjut dia, topik yang dibicarakan keseluruhannya mengarahkan bahwa yang sebenarnya salah adalah Pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto, termasuk para jenderal dan Angkatan Darat pada masanya.
"Ya diselidiki. Orang saya (intel) ada di dalam. Dan ini beredar di Facebook kok. Acaranya, pembicaranya, kemudian topiknya apa yang dibicarakan. Waduh kenceng lagi kita ini. Masa mereka membuka luka lama. Masa kita lawan nggak boleh," beber Kivlan.
Dia kembali menegaskan bahwa semua informasi itu tidaklah mengada-ada. Aksi penggerudukan Gedung YLBHI disebut sudah tepat demi mengantisipasi kehidupan kembali PKI di Indonesia.
"Saya bukan dapat informasi seperti itu karena saya dapat acara panitianya kok di situ. Siapa panitianya, penanggung jawab masingg-masing event ya toh. Ada masuk di Facebook kok, masuk di WA saya acaranya itu. Ada orang saya di dalam kok. Di dalam itu ada orang saya, jadi saya tau apa yang mereka kerjakan," Kivlan menandaskan.
Advertisement
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)