Pengamat: Panglima Gatot Bermanuver Politik soal 5.000 Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal isu pemesanan 5.000 pucuk senjata. Informasi semacam itu, menurut dia, seharusnya tidak diungkap di forum terbuka.

Sebab, hal tersebut sudah pasti memicu polemik yang memunculkan segala implikasi.

"Kita pasti paham mereka yang jadi Panglima adalah orang pintar dan paham undang-undang. Konsekuensinya, Panglima juga paham kalau end user info-info intel adalah Presiden," ujar Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).

Al Araf menengarai ada niat lain di balik pernyataan Gatot. Pernyatan tersebut juga bisa dilihat dari kaca mata politik.

"Ini dimaknai sebagai manuver politik. Karena kita yakin, Panglima paham informasi intel itu bersifat rahasia dan tidak sepantasnya disampaikan pada publik," jelas pria yang juga pengamat militer itu.

Namun, Al Araf enggan berspekulasi lebih jauh soal niat di balik Panglima Gatot mengungkapkan hal tersebut.

"Tapi untuk tujuan apa? Ya kita tidak tahu," tutup dia.

Seperti diketahui, Panglima TNI menyampaikan informasi bahwa ada institusi ingin membeli 5.000 pucuk senjata yang salah satunya bisa melumpuhkan tank dan pesawat tempur.

Pernyataan ini langsung diluruskan Menko Polhukam Wiranto. Ia menjelaskan, senjata itu dipesan BIN dan jumlahnya hanya 500 dengan model senapan laras pendek.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta dugaan penyeludupan 5.000 senjata ilegal yang diungkap oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak diperpanjang. Alasannya, kata dia, Indonesia akan segera memasuki tahun politik.

"Kita ketahui tahun ini sudah memasuki tahun politik. Memang bisa saja komunikasi yang nanti dikonotasikan ini berimpitan dengan politik dan sebagainya," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/9/2017).

Menurutnya, yang paling tepat saat ini dilakukan adalah menjelaskan duduk persoalannya bersama anggota dewan. Dengan begitu, rakyat mengerti apa yang terjadi sebenarnya.

Agus meminta jangan sampai isu senjata ilegal ini mengganggu kinerja pemerintah.

"Bila ini berimpitan dengan isu politik nanti mengurangi kinerja, baik pemerintah maupun kita seluruhnya," jelas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.