Golkar: Tidak Ada Mahar untuk Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya mahar menjadi calon gubernur pada Pilkada Jabar 2018, yang disebutkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Nurdin mengaku sudah menghubungi Dedi.

"Saya sudah SMS ke beliau, SMS saya menyatakan begini, kalau memang ada yang telepon atau yang menghubungi minta uang Rp 10 miliar, mengatasnamakan DPP tanpa melalui bendum (bendahara umum), maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana," ujar Nurdin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2017.

Nurdin menegaskan, dalam partai pimpinan Setya Novanto ini memang tidak ada istilah mahar bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilkada manapun.

"Tidak ada mahar-mahar, di Golkar itu tertib, kalau ada lewat bendahara, tidak ada lewat orang. Kalau lewat orang itu pribadi masing-masing. Di Golkar enggak ada mahar, intinya Golkar tidak ada mahar," tegas Nurdin.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengaku wajib membayar mahar Rp 10 miliar, untuk bisa mendapat rekomendasi penunjukan dari partai sebagai calon gubernur pada Pilkada Jabar 2018.

Bupati Purwakarta itu menyebutkan, kabar soal mahar itu disampaikan oknum bukan berasal dari DPP Partai Golkar, namun memiliki pengaruh dan kedekatan dengan salah satu petinggi.

"Jadi ada orang, itu bukan pengurus DPP ya, salah seorang tokoh lah, yang memiliki kedekatan. Bisa jadi kepentingannya personal. Itu saja," ujar Dedi baru-baru ini.

"Ketika saya tidak bisa memenuhinya, dia mengatakan rekomendasinya tidak akan keluar," imbuh Dedi Mulyadi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengaku belum memutuskan akan mengusung siapa dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Menurut dia, Partai Golkar terus melakukan survei-survei internal.

"Terkait kasus Bandung memang selama ini berdasarkan survei-survei yang ada, maka ada tiga besar yang hampir bersamaan dari seluruh survei. Yang pertama nomor 1 Ridwan Kamil (RK), kedua Deddy Mizwar, dan ketiga Dedi Mulyadi," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat 22 September 2017.

Dengan memperhatikan ini, lanjut Idrus, maka timbul berbagai macam opsi-opsi simulasi.

"Artinya pernah suatu ketika kita mensimulasikan RK dengan Dedi Mulyadi tapi rupanya opsi ini enggak sampai pada sebuah kesepakatan. Sehingga muncul lagi misalkan Pak Dedi dengan salah satu parpol lain, ini juga enggak capai kesepakatan," ucap dia.

Lalu, sambung dia, muncul lagi simulasi lain, misalkan Ridwan Kamil dengan kader partai Golkar Daniel Muttaqien.

"Ini simulasi-simulasi yang ada tetapi sampai pada kesimpulan bahwa dari seluruh opsi-opsi yang ada, kita tentu nanti akan melakukan pilihan," kata dia.