Jokowi Tinjau Kesiapan Infrastruktur untuk Investasi di Kaltara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, kunjungan ke Kalimantan Utara bertujuan meninjau kesiapan infrastruktur dalam rangka menarik investasi. Menurutnya, akan ada investasi besar yang masuk provinsi termuda ini.

"BUMN Inalum akan kita geser ke sini dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas yang ada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara,” ujar Jokowi di Lapangan Agatish Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, Jumat (6/10/2017).

Jokowi menginginkan investasi di sektor pembangkit listrik tenaga air juga didorong oleh pemerintah. Hal ini mengingat besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara.

“Tadi saya sudah tanya ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati Bulungan, sudah disiapkan sebesar 11.000 hektar. Itu yang tadi saya tanyakan mengenai kesiapan-kesiapan yang ada,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, terkait pembangunan infrastruktur jembatan dari Tarakan ke Tanjung Selor, Jokowi menyatakan masih belum memutuskan waktu pelaksanaannya. Meskipun, usulan tersebut sudah disampaikan oleh Gubernur Irianto Lambrie dalam rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu yang lalu.

“Semuanya mesti dihitung, dikalkulasi, dan dilihat manfaat-manfaatnya. Baru dalam proses semuanya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Masih dihitung di Kementerian PU,” terang Jokowi.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi juga menanggapi pertanyaan awak media terkait penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Kalimantan Utara. Menurut dia, sampai saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium.

“Sampai saat ini masih moratorium, tetapi usulan-usulan dari daerah semuanya ditampung. Sudah kita petakan untuk ditampung terlebih dahulu karena menyangkut APBN. Kan mau tidak mau kalau ada daerah otonomi khusus baru mesti suplai anggarannya dari pusat,” jelasnya.

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa selain di Provinsi Kalimantan Utara yang mengajukan 5 DOB yang terdiri dari 3 kabupaten dan 2 kota, ada daerah lain yang juga mengajukan DOB dan masih ditampung oleh pemerintah pusat.

“Total seingat saya ada hampir 276, banyak sekali. Jadi sekali satu diberi, yang lain pasti ngejar-ngejar. Ini masih semuanya ditampung, dihitung, kemungkinan dari APBN, kemungkinan daerah itu bisa membiayai sendiri,” pungkas Jokowi.