Tjahjo Kumolo: Keputusan Pilkada Bukan di Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima massa yang membuat kerusuhan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pertemuan itu disampaikan, agar mereka berkonsultasi dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah.

"Semalam saya terima mereka. Saya sampaikan kalau mau dialog tanya masalah Pilkada, silakan besok (hari ini) ke Dirjen Polpum atau Otda. Bicara baik-baik," ungkap Tjahjo saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2017).

Tjahjo mengingatkan, keputusan Pilkada bukan di ranah Kemendagri, tapi diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Keputusan Pilkada bukan di Kemendagri dan keputusan final mengikat pada MK, dan sudah ada keputusan MK. Semalam saya sudah salaman sama mereka," kata dia.

Tjahjo juga mengaku sudah menjelaskan kepada massa yang diduga pendukung calon Bupati Tolikara John Tabo dan Barnabas Weya itu, bahwa Kemendagri tak bisa membatalkan keputusan MK.

"Keputusan MK sudah saya jelaskan bahwa keputusannya final mengikat. Mereka yang kalah minta Mendagri membatalkan keputusan MK, dengan alasan curang. Akhirnya mereka mau berdamai dan diajak dialog. Itu disanggupi," tegas Mendagri.

Belasan orang yang diduga pendukung pendukung calon Bupati Tolikara John Tabo dan Barnabas Weya, mendatangi dan merusak sejumlah fasilitas kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.00 WIB.

PNS Kemendagri yang tidak terima melihat ulah massa, berusaha menghalau dan melawan hingga belasan orang itu kabur. Selain melukai satu orang, sejumlah fasilitas rusak akibat kericuhan ini di antaranya mobil, pot bunga, dan pintu kaca.

Polsek Metro Gambir menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam aksi pengrusakan dan penyerangan kantor Kemendagri. Kendati, kepolisian masih mencari pihak lain yang diduga terlibat penyerangan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini: