Anies: Pengelolaan Air dan Pulau Bukan untuk Individu Tapi Semua

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan orasi politik pertamanya usai dilantik.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 16 Okt 2017, 23:04 WIB
Diterbitkan 16 Okt 2017, 23:04 WIB
Resmi Pimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan Teken Dokumen Sertijab
Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyapa tamu undangan usai sertijab di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/10). Anies-Sandi resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan orasi politik pertamanya usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sore tadi.

Di depan ribuan warga, Anies mengatakan, pengelolaan tanah dan air tidak boleh dikuasai individu. Pembangunan dan pengelolaan sumbar daya alam di Jakarta adalah untuk kepentingan orang banyak.

"Kita hendak membangun bukan untuk satu orang tapi untuk semua, maka harus seluruhnya, bukan satu orang. Pengelolaan tanah, air, tidak boleh diletakkan pada individu," kata Anies pada acara Pesta Rakyat, Balai Kota, Senin malam (16/10/2017).

Hal senada juga berlaku untuk pengelolaan pulau di Jakarta. "Pulau tidak boleh pada individu," tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies menginginkan agar pembangunan dan pengelolaam tanah serta pulau tidak hanya dikuasai satu golongan atau korporasi saja.

"Tidak boleh satu golongan, satu korporasi, tapi untuk kepentingan warga jakarta," Anies menandaskan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

Pengelolaan Air dan Reklamasi

Baru-baru ini DKI tengah mengalami masalah terkait pengelolaan air hingga pulau reklamasi. Putusan Mahkamah Agung (MA) meminta Pemprov DKI menyetop swastanisasi air di Jakarta.

Namun, upaya Pemprov DKI mengambil alih peran dua operator air, yakni Aetra dan Palyja masih terbentur kontrak investasi hingga 2023.

Sedangkan, terkait pulau reklamasi, pencabutan moratorium oleh Menko Maritim membuat para pengembang kembali membangun pulau buatan di pantai utara Jakarta.

Namun, keputusan pemerintah pusat itu berbenturan dengan janji kampanye Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi di Jakarta.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya