Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Dari Semua Tugas Wagub, Sandiaga Sebut Ini yang Maha Berat

Sandi akan melakukan perbaikan sistem setiap pekan. Ia juga memprioritaskan perbaikan pencatatan aset untuk mendapat opini WTP.

oleh Ika Defianti diperbarui 24 Okt 2017, 12:17 WIB

Diterbitkan 24 Okt 2017, 12:17 WIB

Hari Pertama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Berkantor di Balai Kota

Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersiap menggelar rapat dengan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa(17/10). Anies-Sandi tampak necis mengenakan pakaian dinas PNS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di 2017 sangat berat. Sebab, selama empat tahun Ibu Kota Jakarta hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP).

"Ini maha berat, karena Jakarta tidak pernah WTP. Saya ditugaskan untuk memimpin proses ini," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Sandi akan melakukan perbaikan sistem setiap pekan. Ia juga memprioritaskan perbaikan pencatatan aset.

Selain itu, 6 ribu temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti satu per satu. Sandi berjanji membuka semua tahapan pada publik.

"Saya akan buka secara transparan road to WTP. Capaiannya itu seperti dari aset, dari temuan," ujar dia.

Sandiaga meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus dalam pencatatan aset ada. Harapannya, kata dia, pencapaian akan opini WTP dapat terealisasi.

"Saya pastikan semua SKPD betul-betul berikan atensi khusus mengenai WTP," jelas Sandi.

Ahok-Djarot soal WTP

Langkah yang diambil Anies-Sandi tersebut berbeda dengan yang diambil pemimpin DKI sebelumnya, Ahok dan Djarot. Keduanya menilai, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan menjadi tujuan dalam menerapkan pemerintahannya.

"Saya tidak ngejar itu WTP, tapi sebagian besar selalu hasilnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.

Menurut Djarot, DKI wajar mendapatkan predikat WDP lantaran diselimuti ragam permasalahan. Persoalan utama terkait dengan aset.

"Karena ada banyak problem ya. Bukan hanya di Jakarta, salah satu masalah yang mendesak itu berkali-kali saya sampaikan adalah masalah aset," terang dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓