Undang Pemred, Jokowi Sampaikan Capaian Kinerja Pemerintah

Jokowi juga menjelaskan berbagai program kerja yang akan berubah pada 2018.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 30 Okt 2017, 20:22 WIB
Diterbitkan 30 Okt 2017, 20:22 WIB
Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla memberi keterangan kepada awak media usai melakukan upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Minggu (1/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang pemimpin redaksi (pemred) dari sejumlah media nasional di Indonesia ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memaparkan capaian kinerja pemerintah yang telah memasuki usia tiga tahun.

Kepada para pemimpin media, Jokowi juga menjelaskan berbagai program kerja yang akan berubah pada 2018, antara lain, Kementerian Pertanian‎, Kementerian PUPR, hingga Dana Desa.

"Di dalam ratas lalu sudah diminta oleh Presiden agar betul-betul diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan Gambir Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Jokowi ingin program kerja pemerintah dikelola dengan swadaya oleh masyarakat. Pemerintah ingin sejumlah program padat karya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, dapat upah, sehingga daya beli masyarakat menguat. Khusus dana desa selain diarahkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, desa juga menciptakan minimun satu desa 200 orang terserap dari program-program pemerintah," kata Teten.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Konsolidasi Kemenkeu

Menurut Teten, program kerja perubahan itu tengah dikonsolidasikan bersama Kementerian Keuangan yang nantinya akan langsung direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.

"‎Prosesnya sudah dilakukan. Kalau dana desa sudah sangat jelas, ada Kemen PU, Pertanian dan program-program kementerian lain yang akan dilihat bisa dikerjakan secara swakelola dan dikerjakan padat karya," jelasnya.

Dia berharap, fokus program kerja padat karya yang dilakukan pemerintah dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dengan begitu, ke depan program kerja pemerintah pusat tidak boleh lagi dikontrakkan kepada perusahaan swasta.

"‎Jadi memang betul-betul dana desa itu (menyelesaikan) masalah kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan diharapkan tumbuh kekuatan ekonomi produktif," pungkas Teten.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya