Demo Depan Balai Kota, Buruh Tolak Penetapan UMP DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan buruh berdemonstrasi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat. Mereka menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pantauan Liputan6.com, Jumat (10/11/2017), buruh memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan dengan mengenakan pakaian yang sama dan ikat kepala berwarna merah. Berbagai atribut bendera serikat buruh juga memenuhi aksi tersebut.

Sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan juga telah ditutup mulai dari depan Kantor Kedutaan Amerika Serikat. Dengan begitu, beberapa pengguna transportasi harus memutar arah.

Tak hanya itu, beberapa petugas mulai dari polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga telah bertugas di kawasan tempat kerja Anies-Sandi. Beberapa kali mereka meneriakkan aspirasinya.

Ketua Koalisi Buruh Jakarta Winarso mengatakan terdapat tiga tuntutan mereka. Salah satunya, yakni penetapan UMP DKI yang tidak sesuai dengan kontrak politik yang mereka sepakati.

"Kontrak politik kita dengan gubernur ada 10 poin, UMP kita kaji selama tiga bulan dengan beberapa kali pertemuan intens. Jadi, tidak ada alasan gubernur dan wakil gubernur ingkar kepada UMP yang ditetapkan harus di atas PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Winarso.

Dia menyatakan, bersama buruh lainnya akan bertahan di depan Balai Kota hingga Anies-Sandi mau merevisi UMP DKI Jakarta. "Kawan-kawan di sini bersedia menginap sampai malam, kalau berlimpah direvisi UMP DKI," jelas Winarso.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan menemui buruh yang melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat. Massa buruh itu menolak upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies.

"Insyaallah (akan menemui), mereka adalah tamu-tamu kita yang ingin bersilahturahmi," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Sandiaga menyatakan akan membuka dialog dan menampung aspirasi para buruh. Dia juga mengimbau agar aksi buruh dapat berjalan dengan kondusif tanpa mengganggu aktivitas di masyarakat Ibu Kota.

"Pastikan suasananya kondusif, teduh, sejuk, tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kita bisa tampung aspirasi mereka dan kita hargai mereka," kata dia.

Sandiaga mengatakan buruh termasuk pahlawan dalam sektor ekonomi. Namun, mereka belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai.

"Mereka adalah pahlawan ekonomi, pahlawan yang selama ini belum terjamin kesejahteraannya," jelas Sandiaga.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035. Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, Pemprov berusaha menurunkan biaya hidup. Seperti halnya pemberian subsidi akan penggunanan Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara gratis mulai 2018.