Wiranto: Kita Akan Pulangkan Pendatang Korban Sandera di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, usai operasi penyelamatan penyanderaan di Tembagapura, Mimika, Papua, pemerintah akan mengembalikan para pendatang ke daerah asalnya. 

"Ada usulan mengembalikan para pendatang. Yang datang di daerah itu untuk pendulang emas. Sebab, kalau nanti kita biarkan ke derah itu, pasti akan terulang lagi, terulang lagi, dan terulang lagi. Karena daerah itu memang sangat terisolasi," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Dia menuturkan, semuanya akan dipulangkan ke daerah asal. Bukan hanya beda daerah, tetapi suku yang bukan asli di Tembagapura.

"Kita berusaha mengembalikan mereka. Yang berasal dari Jawa kita kembalikan ke Jawa, yang berasal dari suku lain di Papua kita kembalikan ke tempat asalnya," kata Wiranto.

Dia menuturkan, nantinya yang boleh bertempat tinggal di sana adalah suku Amungme. Alasannya, karena sudah dikenal oleh Kapolri di sana dan tidak akan diganggu.

Adapun hari ini, Wiranto bersama jajaran menteri dan para lembaga negara, melakukan rapat koordinasi khusus. Salah satu yang dibahas adalah menangani masalah di Papua.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, polisi tidak akan menambah personel pengamanan di Papua, meskipun ada insiden penyanderaan warga dan menjelang Pilkada 2018.

"Ya sudah kuat sekali di sana. Pasukan sudah cukup," ucap Syafruddin, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Dia menuturkan, pasukan paling banyak ditempatkan di Tembagapura, di mana sedang ada konflik di sana. Namun, pasukan akan ditarik jika keadaan sudah kondusif.

"TNI saya enggak tahu, tapi Polri aja 22 ribu. Cukup banyak ya, tapi akan ditarik sebagian. Ini kan hanya pengamanan Tembagapura saja. Akan kita netralkan kembali," ucap Syafruddin.

Dia mengakui, jelang Pilkada 2018, sejumlah wilayah Papua memang rawan. Karena itu, perlu konsentrasi cukup tinggi di sana.

"Rawan semua Papua itu, harus betul-betul kita konsentrasi di Papua itu. Nanti di Pilkada 2018," pungkas Syafruddin.