Golkar: Jangan Dilihat Jokowi Ingin Airlangga Jadi Ketua Umum

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah mendapat restu dan izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Izin itu diperoleh usai bertemu Presiden, Jumat, 24 November lalu di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Ketua DPP Bidang Pembangunan Daerah dan Desa Partai Golkar, Zainuddin Amali, mengatakan jangan melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi seolah-olah menggambarkan bahwa itu yang diinginkan pemerintah, sehingga ada restu yang diberikan.

"Jangan posisikan Bapak Presiden yang merestui, menyetujui, mendukung. Karena organisasi partai politik adalah jalur lain, pemerintah jalur lain. Secara kebetulan, Pak Airlangga itu pembantunya Pak Presiden. Itu saja," ucap Zainuddin di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Karena pembantu Presiden, masih kata dia, maka wajar jika Airlangga meminta izin untuk kegiatan di luar kenegaraan, sehingga wajar meminta izin Jokowi.

"Jangan dilihat seperti itu. Beliau kan menteri dan sebagai pembantu Presiden. Aktivitas di luar kenegaraan memang harus minta izin. Suatu hal yang wajar. Apa yang dilakukan Ibu Khofifah juga sama," jelas Zainuddin.

Karena itu, lanjut dia, jika nanti memang terjadi Munaslub, nama Airlangga muncul bukan karena ada intervensi dari pemerintah, dalam hal ini Jokowi maupun Wapres Jusuf Kalla atau JK.

"Saya berkeyakinan tidak ada intervensi apa pun. Baik dari pemerintah atau Presiden. Dalam beberapa kesempatan, Beliau memberikan keleluasaan tentang arah dan kebijakan apa pun yang diambil parpol. Yang penting untuk bangsa dan negara ini," pungkas Ketua Komisi II DPR ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) paling lambat pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai diawal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Ia menjelaskan, tahapan pileg sudah mulai pertengahan 2018. Kalau Munaslub harus diundur-undur, Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif (caleg) karena penandatanganan caleg bukan oleh Pelaksana Tugas (Plt), tetapi seorang ketua umum.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: