Liputan6.com, Jakarta - Golkar sebagai partai besar harus percaya diri dalam mengatasi persoalan internal setelah ketua umumnya, Setya Novanto, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai yang selalu menjadi jawara pemilu pada era Orde Baru itu seharusnya dapat mengatasi masalah internal tanpa mengikutsertakan Presiden Jokowi ataupun Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Penilaian sekaligus saran itu muncul dari pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino. Menurut dia, Golkar merupakan partai yang unik dan dinamis.
Baca Juga
"Oleh karena keunikannya, maka Golkar bisa bertahan hingga saat ini. Kalau kedinamisannya jangan ditanya, sebab partai ini selalu menjadi ajang rebutan tokoh politik nasional," kata Leo di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Advertisement
Leo menambahkan, Presiden Joko Widodo yang bukan kader Golkar justru harus berhati-hati mencermati berbagai upaya yang menariknya ke masalah internal partai berlambang beringin itu. Sebab, siapa pun ketua umum Partai Golkar, pasti dinilainya punya ambisi pribadi.
"Saya tidak terlalu bersepakat apabila ketum partai tidak punya agenda pribadi. Secara tersurat sangat mungkin mereka akan menyatakan arah kebijakan yang mereka ambil berasal dari aspirasi akar rumput, tapi implementasinya selalu saja akan ada agenda balik layar yang tidak pernah kita ketahui," kata dia.
Menurut Leo, ada hal yang menarik dari sikap yang diperlihatkan Presiden Jokowi soal Golkar. Meski Jokowi sudah berkali-kali tak mau melakukan intervensi ke partai politik, ada saja upaya untuk menyeretnya ke dalam persoalan Golkar.
"Jangan-jangan memang gelagat politikus kita yang selalu mengambil kesempatan dalam setiap jabatan yang disandangnya untuk merealisasikan agenda-agenda pribadinya. Oleh karena itu, Jokowi mewanti-wanti sejak awal meski dia tahu tabiat politikus kita," beber Leo.
Â
Jaga Citra Partai
Meski demikian, Leo mengakui bahwa Golkar memang perlu mengganti ketua umum. Sebab, partai yang kini dipimpin Setya Novanto itu menghadapi tantangan besar, yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Pada dasarnya saya setuju Golkar harus di-take over guna menjaga citra partai. Ini bukan hanya terkait dengan perhelatan tahun 2019, tapi juga pilkada serentak tahun 2018. Golkar perlu mendulang suara guna persiapan 2019," ujar dia.
Namun, Leo juga mengingatkan siapa pun ketua umum pengganti Novanto nanti bisa menjaga konsolidasi dan mengayomi semua kelompok kepentingan di Golkar. "Sebagai pemimpin yang baik ya memang harus mampu mengayomi semua walau dalam internal partai saya pikir akan terjadi pergantian gerbong," tutup Leo.
Saksikan video pilihan berikut:
Advertisement