JK Isyaratkan Ketum Golkar Baru Tak Perlu Mundur dari Kabinet?

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengisyaratkan Airlangga Hartarto tak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga saat ini telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Isyarat ini terlihat saat JK menutup Musyawaran Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (20/17/2017).

JK mengungkapkan, dia pernah menjadi Ketua Umum Golkar, sambil tetap memangku jabatannya sebagai wakil presiden.

Menurut JK hal ini tidak masalah. Bahkan dia mencontohkan ketum parpol yang menjadi presiden juga.

"Waktu saya wakil presisen dulu, malah saya ketua partai juga. Enggak jadi masalah. Ibu Mega juga ketua partai, Pak SBY juga ketua partai, ya presiden," ucap JK.

Meski demikian, dia mengatakan, semuanya tergantung kebijakan Presiden. Diminta mundur atau tidak.

"Ya tergantung kebijakan Presiden," kata JK.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya pernah menyatakan anggota kabinetnya tidak boleh rangkap jabatan. Hal itu dimaksudkan agar pejabat tersebut dapat fokus mengurus urusan rakyat.

"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata Kata Presiden Joko Widodo, 21 Oktober 2014 lalu.

Bahkan, pada Juni 2015 saat Jokowi ingin menarik Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso diminta melepaskan jabatan di partai politik.

Saat itu, Sutiyoso adalah Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan permintaan agar tak rangkap jabatan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Sampai sekarang, Presiden (minta Sutiyoso) tetap tidak boleh rangkap jabatan. Standarnya memang begitu," kata Pratikno ketika itu.

Hal serupa juga diterapkan Presiden Jokowi kala meminta Wiranto menggantikan posisi Luhut B. Pandjaitan sebagai Menko Polhukam di 2016.

Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura, mengumumkan pengunduran dirinya langsung di depan Presiden Jokowi dan publik.

"Tugas saya (sebagai Menko Polhukam) harus mendampingi Presiden untuk bela kepentingan bangsa dan negara. Itu merupakan panggilan tugas yang tidak mungkin dirangkap," ujar Wiranto ketika itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: