Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Mensos Khofifah: Jangan Ada Pungutan Bantuan Sosial Seperak pun

Khofifah menjelaskan transformasi Program Subsidi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Jan 2018, 07:55 WIB

Diterbitkan 05 Jan 2018, 07:55 WIB

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/10). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Tim Koordinasi Bansos Pangan memastikan bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersalurkan tanpa pungutan apapun.

"Jangan sampai ada pungutan seperak pun, dalam bentuk apapun. Pastikan penyalurannya sampai ke tangan KPM setiap tanggal 25 setiap bulannya," ungkap Khofifah saat menutup Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bansos pangan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Kamis (4 Januari 2018).

Seperti dilansir Antara, Rakornas Tikor Bansos Pangan dihadiri Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai Ketua Tikor dan Kadis sebagai Sekretaris Tikor Bansos Pangan. Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Khofifah mengatakan Presiden Joko Widodo mengamanatkan program subsidi Rastra secara bertahap disalurkan secara non tunai. Khofifah menjelaskan transformasi Program Subsidi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap di 44 kota.

Pada tahun 2018, implementasinya akan diperluas di 181 Kabupaten dan 98 Kota. Ada pun bagi kabupaten/kota yang belum bertransformasi menjadi BPNT akan tetap diberikan dalam bentuk Bansos Rastra.

"Dengan transformasi ini maka dalam program BPNT masyarakat penerima manfaat akan diberikan beras dan telur yang diharapkan dapat mendukung perbaikan gizi dan protein bagi masyarakat kurang mampu," imbuh Khofifah.

Langkah Efektif

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/10). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Khofifah memaparkan, pemerintah tengah mengambil langkah efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan baik. Caranya, kata dia, dengan memastikan data KPM sudah tepat sasaran, memastikan E-Warong sudah berjalan makin efektif, dan sosialisasi serta edukasi kepada KPM.

"Insya Allah semua infrastruktur penunjang telah siap. Dan BPNT bisa diakses setiap tgl 25 setiap bulannya serta perluasan dapat dimulai Februari 2018," tuturnya.

Soal evaluasi pelaksanaannya di 2017, Khofifah mengatakan penyaluran BPNT di 44 Kota relatif lancar tanpa tantangan berarti. Kemensos optimistis perluasan BPNT di tahun 2018 ini akan berjalan dengan baik.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓