Hindari Jerat Korupsi, Golkar Buat Pakta Integritas dengan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya atau Golkar menggelar rapat konsultasi dengan kepala daerah/wakil kepala daerah dari pengurus/kader partai Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Jalan Gatot Soebroto, Gelora, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Partai Golkar menyelenggarakan rapat konsultasi dalam rangka mendukung pemerintah, menciptakan pemerintahan yang bersih dan menghindarkan praktik-praktik bertentangan dengan undang-undang. Dalam rapat konsultasi juga akan ada penandatanganan pakta integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tujuan ini adalah sosialisasi dari KPK. Juga ada penandatanganan pakta integritas. Ini pakta integritasnya di renew, diperbaharui," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Sultan, Jalan Gatot Soebroto, Gelora, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Airlangga mengatakan, pakta integritas dibuat sebagai antisipasi agar Golkar nantinya tak lagi terjerat dalam kasus korupsi setelah sebelumnya ada sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah dari partai berlambang pohon beringin tersebut yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Ini mengantisipasi agar Golkar bersih itu didengar dan dilaksanakan oleh seluruh kader dan fungsionaris Partai Golkar terutama menghadapi Pilkada nanti," kata Airlangga.

Dalam pakta integritas tersebut juga memuat sanksi tegas yang diberikan kepada kepala daerah atau calon kepala daerah dari Golkar jika ada yang terjerat kasus hukum korupsi.

"Ya sanksinya tegas, apabila mendapat persoalan (kasus korupsi) langsung ditarik (dari Partai Golkar)," ujar Menteri Perindustrian tersebut.

Saat ditanya lebih lanjut terkait alasan dilakukannya rapat konsultasi dan pakta integritas dengan KPK untuk menaikkan elektabilitas dan memperbaiki citra Golkar, Airlangga enggan menjawabnya dengan gamblang.

"Silakan diterjemahkan sendiri," pungkasnya.

Dalam rapat konsultasi hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, sebagai perwakilan dari Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang dijadwalkan hadir namun berhalangan.

Kemudian hadir pula sejumlah petinggi dan kader Partai Golkar, diantaranya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik Partai Golkar, Yahya Zaini, dan Wakil Ketua Korbid Kelembagaan Kahar Muzakir. Sementara itu dari total 175 kepala daerah dan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar, hanya 121 orang yang datang dalam rapat konsultasi tersebut.