Duga Ada Kecurangan Proyek Rumah DP 0 Rupiah, KAKI Lapor ke KPPU

Liputan6.com, Jakarta - Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan Pemprov DKI dan PT Totalindo Eka Persada Tbk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait proyek Rumah DP 0 Rupiah.

Ketua Umum KAKI Arifin Nurcahyono mengatakan, ada kecurangan pada proses penunjukkan kontraktor yang akan membangun DP 0.

"PT Totalindo Eka Persada Tbk dipilih tanpa ada proses tender. Ada persekongkolan tender yang dilakukan Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta dengan sang kontraktor," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut Arifin, saat ini KPPU fokus melakukan pengawasan ketat proses tender-tender di pemerintahan. Ia berharap, KPPU dapat mengawasi proyek DP 0.

Selain tidak ada tender, Arifin menyebut kontraktor Totalindo Eka Persada memiliki jejak rekam yang kurang baik selama mengerjakan proyek Rusunawa DKI Jakarta. "Salah satunya proyek 14 tower Rusunawa Nagrak di Marunda, Jakarta Utara," katanya.

Ia pun menuntut pembangunan rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa Jakarta Timur dihentikan sementara. "Pemprov DKI Jakarta juga diharapkan bisa melelang kembali proyek tersebut secara transparan," ia berujar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan membantah ada persengkongkolan antara Pemprov DKI dan Kontarktor PT Totalindo terkait DP 0 Rupiah.

"Enggak ada itu, Dinas perumahan tidak urus lelang. Enggak tahu sama sekali. Kami urus lahan," katanya.

Pembangunan rusunami DP Rp 0 dimulai di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program yang masuk dalam janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu diperuntukkan bagi warga berpenghasilan di bawah Rp 7 juta atau dari UMP Jakarta Rp 3,7 juta hingga Rp 6,9 juta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, warga berpenghasilan rendah yakni UMR atau di bawahnya tidak mampu membayar Rusun seharga Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21 itu.

"Beberapa teman-teman di Ciracas mereka kayaknya enggak bisa masuk skema rumah 0 rupiah karena pendapatan di bawah (UMR)," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (22/1/2018).

Sebagai solusinya, Sandiaga mengatakan Pemprov akan membangun rusun sewa (rusunawa) untuk warga kurang mampu.

"Di situ mungkin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain. Dulu terpikirkan opsinya dibuatkan rusunawa jadi mereka menyewa di situ," kata Sandiaga.

Meski akan membangun rusunawa, Sandiaga menyebut konsep rusunawa saat ini akan berbeda dengan konsep rusunawa pemerintah sebelumnya.

Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov tidak menyediakan rusunami lantaran rawan diperjualbelikan. Sebagai gantinya, DKI memberikan rusunawa dengan harga sewa Rp 10-20 ribu per harinya.

Konsep yang ditawarkan DKI saat ini, kata Sandi, warga yang menyewa nanti dapat memiliki rusun yang ditempatinya.

"Konsepnya menyewanya itu mungkin yang jangka panjang sekali, sehingga di ujung penyewaan itu mereka mempunyai opsi untuk memeiliki (rusun) dengan skema itu. Temen-teman itu lagi bikin konsenya dan kadis dinas perumahan," kata Sandiaga.

Saksikan video pilihan di bawah ini: