Usai Jadi Wapres Jokowi, JK Akan Lakukan Hal Ini

Wapres Jusuf Kalla mengakui susah bagi seseorang untuk pensiun bila sudah terlanjur aktif di pemerintahan.

oleh Ika Defianti diperbarui 26 Feb 2018, 13:08 WIB
Diterbitkan 26 Feb 2018, 13:08 WIB
Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Bahas Kerja Pemerintah 2019
Presiden Jokowi (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2). Menurut Jokowi, Indonesia sedang adu cepat dengan negara lain dalam hal kemudahan investasi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kurang dari 2 tahun lagi. Wapres Jusuf Kalla (JK) sudah membuat ancang-ancang untuk mengisi waktunya seusai menjadi wapres Jokowi.

JK mengakui susah bagi seseorang untuk pensiun bila sudah terlanjur aktif di pemerintahan. Seperti halnya dia yang sudah lama menjadi bagian dari pemerintahan, dan bahkan telah dua kali menjabat wakil presiden.

Meski demikian, JK mengatakan, setelah merampungkan masa tugas wapres 2014-2019, dia tidak akan ikut pemilihan presiden 2019 nanti. Sekalipun diusulkan, JK hanya mengucapkan terimakasih.

"Biasanya kalau sudah terlanjur aktif di pemerintahan, pensiun itu susah. Maka otomatis jika ditawari, maka saya ingin aktivitas sosial atau kemanusiaan," kata JK di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Jusuf Kalla mengatakan, akan mengisi waktu-waktu pensiunnya nanti dengan aktif di bidang sosial atau kemanusiaan hingga pendidikan.

Pengabdian Pada Bangsa

Wapres Jusuf Kalla Pimpin Rakor Evaluasi Uji Coba Jelang Asian Games 2018
Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani disela rakor persiapan Asean Games 2018 di Jakarta, Senin (19/2). Poin tersebut yaitu transportasi, koneksi jaringan data, kordinasi internal dan kordinasi external. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut Politikus senior Partai Golkar ini, pengabdian kepada bangsa tidak hanya terbatas di pemerintahan saja. Tapi juga bisa di bidang lain. Apalagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbagi menjadi dua yakni dari pemerintah 20 persen dan 80 persen dari pihak swasta.

Keputusannya untuk tak lagi aktif di pemerintahan, karena JK tidak ingin lagi ada pemerintahan tanpa batas seperti pada masa pemerintahan orde baru.

"Karena itu, mari kita dorong enterpreneurship, karena anak muda minat usahanya sudah tinggi," jelas JK.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya