Liputan6.com, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai aturan ganjil genap tol Cikampek adalah penghinaan bagi warga Bekasi.
Menurutnya, warga dan Pemkot Bekasi harus protes serta menolak aturan tersebut. Sebab, peraturan tersebut sangat diskriminasi terhadap warga Bekasi dan bukan solusi untuk mengatasi "neraka" kemacetan Tol Cikampek.
"Penerapan sistem genap ganjil Tol Cikampek adalah sebuah penghinaan bagi masyarakat Bekasi," katanya, Jumat (9/3/2018).
Advertisement
Pihaknya mengecam keras sikap Menteri Perhubungan yang mengeluarkan Permen No 18 Tahun 2018, yang menetapkan genap ganjil Tol Cikampek Jalur Bekasi Jakarta mulai 12 Maret 2018. Permen itu dikeluarkan tanpa dasar yang jelas, tanpa kajian matang, dan tanpa mau melihat fakta di lapangan.
"Permen itu hanya didasarkan pada sikap sok tahu, arogan dan pragmatis. Kenapa IPW menyebut kebijakan itu sarat diskriminasi? Sebab hanya warga Bekasi yang terkena sistem genap ganjil. Sementara warga lain di sisi tol, bebas melintas tanpa terkena peraturan genap ganjil," katanya.
Bukan Solusi
Menurutnya, sistem ini bukanlah solusi. Sebab warga Bekasi bisa saja masuk dari pintu Tol Tambun atau Pondokgede. Jika itu terjadi, "neraka" kemacetan akan berpindah ke dua jalur tersebut. Akibatnya, Peraturan Menteri Perhubungan itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesia-siaan.
"Seharusnya Menteri Perhubungan berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas Tol Cikampek Jakarta. Sebab munculnya 'neraka' kemacetan jalan tol itu adalah akibat sikap seenaknya pemerintah yang menumpuk proyek infrastruktur di pinggir dan tengah jalan tol secara bersamaan," katanya.
Dia mengatakan, seharusnya pemerintah menyadari Tol Cikampek Jakarta adalah urat nadi satu satunya Trans Jawa. Jadi, sedapat mungkin dihindari untuk "mengganggunya". Kalaupun ingin membangun jalur kereta dan lainnya seharusnya menggunakan lahan yang lain agar urat nadi Trans Jawa tidak terganggu.
Dia menilai dengan kondisi ini, dipastikan sistem genap ganjil bukan solusi untuk mengatasi kemacetan Tol Cikampek. Menurutnya, sistem itu hanya mengatasi masalah dengan masalah hingga akan menimbulkan masalah baru.
Dia mengatakan, akibat kebijakan itu, warga dan Pemkot Bekasi harusnya merasa terhina. Sebab mereka seperti dianggap sebagai "warga dari planet lain" yang pantas didiskriminasi oleh Menteri Perhubungan.
Reporter: Mardani
Sumber: Merdeka.com
Advertisement