Respons Ketum Golkar soal Aliran Duit E-KTP ke Rapimnas 2012

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto, mengungkap ada penerimaan Rp 5 miliar dari keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera untuk Rapimnas Golkar 2012. 

Ketua Umum Partai Golkar enggan berkomentar soal duit Rp 5 miliar untuk Rapimnas 2012 itu. Terlebih, lanjut Airlangga, semua pemasukan dan pengeluaran dalam rapimnas sudah tercantum dalam laporan keuangan sebelumnya.

"Kita menatap masa depan. Sudah Munaslub sudah ada release and research laporan keuangan," kata Airlangga saat ditemui saat Rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (23/3).

Saat ditanya bagaimana mekanisme dana Rapimnas, Airlangga meminta untuk bertanya kepada bendahara. Padahal, nama dia pernah tercatat sebagai Wakil Bendahara Umum, dengan Setya Novanto sebagai bendahara umumnya dalam kepengurusan tahun 2009-2014. Sementara, ada nama Bambang Soesatyo yang tercatat sebagai Wakil Bendahara Rapimnas.

"Tanya pada saat itu," ucap Airlangga sembari meninggalkan awak media.

Ketua Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan sumbangan dana ke Rapimnas Golkar tersebut harusnya diketahui oleh bendahara umum. Sebab, semua uang yang akan dipakai untuk acara partai dianggarkan oleh bendahara umum. Termasuk pula sumbangan-sumbangan kader untuk suatu acara.

"Biasanya dari kas bendahara umum partai. Seharusnya yang tahu itu kas, bendahara umum, proses penyelenggaraan segala macemnya dan sumbangan kader, sumbangan kader kan juga tidak bisa besar-besar," kata Aziz.

"Yang tahu persisnya kan pasti bendahara umum kan bendahara umum yang melakukan pencatatan program-program partai kegiatan partai dicatat kemudian dianggarkan bagaimana source-nya bendahara umum," imbuh dia soal pernyataan Setya Novanto.

Sebelumnya, Idrus Marham mengatakan segera melakukan audit terhadap keuangan Golkar hari ini. Ketika ditanyakan kepasa Aziz dia mengaku sudah seharusnya kas partai selalu diaudit tiap tahun. Dia belum mengamini apakah sudah dilakukan audit seperti yang diakui Idrus.

"Setahu saya tiap tahun. kalau engga dana anggaran dari negara tidak akan turun sebelum itu turun pasti dicek," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi