KPK Peringatkan Zumi Zola agar Kooperatif dalam Pemeriksaan, Ada Apa?

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengaku pihaknya mempertimbangkan untuk segera menahan Gubernur Jambi Zumi Zola.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 02 Apr 2018, 11:14 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2018, 11:14 WIB
Zumi Zola
Penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi antara Pemprov Jambi yang diwakili Gubernur Zumi Zola bersama KPK, ternyata belum bisa menghentikan aksi suap yang terjadi di Provinsi Jambi. (Foto: B Santoso/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola. Dia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.

"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap ZZ (Zumi Zola) sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/4/2018).

Febri mengigatkan Zumi Zola untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. 

"Kami ingatkan, datang memenuhi panggilan tersebut merupakan kewajiban hukum. Sikap koperatif akan lebih membantu dalam proses hukum ini," Febri menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengaku pihaknya mempertimbangkan segera menahan Gubernur Jambi Zumi Zola.

"Ya, masukan ini kita terima, sudah barang tentu menjadi pertimbangan bagi kita untuk segera melakukan penahanan. Itu mungkin yang bisa kita nanti akan kita bicarakan dulu dengan penyidik," ujar Basaria Pandjaitan.

KPK telah menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Arfan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi.

 

Kasus Jerat Zumi Zola

Zumi Zola
Zumi Zola mengultimatum perusahaan batu bara di Jambi agar mengikuti aturan yang berlaku, jika tidak maka akan diusir dari Jambi. (Foto: B Santoso/Liputan6.com)

Dalam kasus tersebut, Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi Rp 6 miliar dari beberapa kontraktor. Uang itu disinyalir diberikan sebagai "uang ketok palu" kepada anggota DPRD Jambi.

Kasus yang menjerat Zumi Zola ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengesahan APBD 2018. Dalam kasus pengesahan APBD Jambi ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka.

Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya