Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Andi Narogong Jadi 11 Tahun

Putusan ini meningkat tiga tahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

oleh Fachrur RozieLizsa Egeham diperbarui 18 Apr 2018, 20:14 WIB

Diterbitkan 18 Apr 2018, 20:14 WIB

Tampil Modis, Andi Narogong Kembali Jalani Pemeriksaan KPK

Terpidana kasus suap proyek e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/3). Andi Narogong diperiksa untuk pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa kasus megakorupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menjadi 11 tahun penjara. Putusan ini meningkat 3 tahun dari putusan tingkat pertama yakni Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 1 miliar," demikian bunyi Putusan PT DKI sebagaimana dikutip dari situs Direktori Mahakamah Agung, Rabu (18/4/2018).

Putusan dengan Nomor ‎5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tersebut diterbitkan pada 3 April 2018. Majelis hakim yang mengadili perkara itu diketuai oleh Daniel Dalle Pairunan‎, dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastiyanto dan Rusydi.

Dalam putusan, Hakim PT DKI juga mengganjar Andi Narogong membayar uang pengganti sebesar USD 2,5 juta dan Rp 1,186 Miliar. Uang pengganti ini akan dikurangi USD 350 ribu yang telah dikembalikan Andi ke KPK.

Sebelumnya, Jaksa KPK mengajukan banding atas vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kepada Andi Narogong.

Tujuan Banding

Andi Narogong Bersaksi di Sidang Anang Sugiana Sudihardjo

Mantan Dirut PT Quadra Solutions, Anang S Sudihardjo menyimak keterangan saksi, Andi Agustinus alias Andi Narogong sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan E-KTP di Pengadlian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/4). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, banding yang dilakukan jaksa bertujuan menguatkan sangkaan terhadap Andi Narogong. Menurut Febri, dengan pengajuan banding, jaksa ingin mendalami unsur korupsi bersama-sama dalam kasus e-KTP.

"Penuntut umum menyatakan banding untuk putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Andi Agustinus. Diharapkan dalam proses yang sedang berjalan, Irman dan Sugiharto juga sedang berjalan dan Andi Narogong banding juga, ini akan menguatkan satu sama lain dalam membongkar kasus e-KTP ini," kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 2 Januari 2018.

Lanjutkan Membaca ↓